TRIBUNNEWS.COM - Inilah sanksi pencantutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mendukung Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sanksi akan diberikan jika bakal calon anggota DPD terbukti mencatut NIK sebagai persyaratan dukungan.

Pasalnya dalam tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPD, terdapat syarat penyerahan bukti dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Aturan tentang penetapan jumlah dukungan minimal pemilih terdapat dalam keputusan KPU nomor 478 tahun 2022, pasal 8.

Yaitu bakal calon anggota DPD harus memenuhi jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Dukungan dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan.

Baca juga: Pastikan NIK Tidak Tercatut sebagai Pendukung Bakal Calon Anggota DPD, Ini Cara Cek di Laman KPU

Atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi KTP setiap pendukung.

Di tahapan pencalonan anggota DPD, kemungkinan tidak lepas dari adanya dugaan pelanggaran.

Oleh karenanya penting jadi perhatian masyarakat terkait pencatutan NIK untuk memberikan dukungan palsu.

Adapun sanksi tegas jika terbukti adanya dukungan palsu, yaitu tercantum dalam UU 7 Tahun 2017 pasal 520.

Pasal tersebut berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)"

Jelas dalam isi pasal 580 tersebut, dapat digunakan sebagai cara antisipasi pencantutan identitas.

Jika terjadi pelanggaran pencatutan NIK seseorang untuk dukungan kepada bakal calon DPD, maka sanksinya dapat dipenjara hingga enam tahun.