TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyoroti anggaran Rp 500 triliun untuk penanggulangan kemiskinan sebagian besar terserap untuk rapat dan studi banding.

Menurut Azwar Anas, buruknya sistem penganggaran yang ada pada Kementerian dan Lembaga menjadi penyebab kemiskinan di Indonesia sulit teratasi.

Ia mengungkap, selama ini anggaran senilai Rp 500 triliun yang diberikan untuk penanggulangan kemiskinan ternyata lari ke meja-meja rapat dan hotel.

Anggaran sebesar itu malah habis untuk membiayai rapat dan studi banding terkait kemiskinan di hotel dan tempat sejenis.

Azwar Anas pun mengaku sudah melaporkan hal tersebut ke Presiden Jokowi.

Baca juga: Kritik Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis untuk Rapat dan Studi Banding, Ini Penjelasan MenPAN RB

Ia melaporkan bagaimana sia-sianya uang Rp500 triliun yang seharusnya dinikmati oleh orang miskin.

"Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor ke Pak Presiden, hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian/lembaga, tetapi ini tidak in line dengan target prioritas bapak presiden. Karena kementerian/lembaga sibuk dengan urusan masing-masing," kata Azwar Anas, Minggu(29/1/2023).

Azwar Anas mengingatkan pentingnya kementerian/lembaga menggunakan anggaran kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Sehingga, ia mewanti-wanti agar anggaran tersebut tidak habis digunakan hanya untuk keperluan perjalanan dinas.

Baca juga: Pemerintah Akan Genjot Upaya Pengendalian Kemiskinan Ekstrem Untuk Kejar Target 0 Persen di 2024

"Saudara sekalian, kalau tidak, ke depan ini akan berulang terus, programnya kemiskinan, tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan," jelasnya.

Kata Azwar Anas, selama ini hanya banyak rapat-rapat tentang kemiskinan, studi banding, dan dokumentasi namun ternyata dampak anggaran tersebut tidak terserap untuk rakyat miskin.

"Ya, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan, ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden, banyak untuk program-program yang terkait dengan studi-studi dokumentasi tentang kemiskinan sehingga dampaknya kurang," tambah dia.

Mengatasi hal itu berulang, Azwar mengaku Kementerian PAN-RB sudah membuat program pertemuan atau seminar dengan metode online.

Baca juga: Arahan Presiden, Ganjar Tancap Gas Entaskan Kemiskinan dan Tekan Inflasi Jawa Tengah

Jadwal pertemuan atau konsultasi itu pun, jelasnya, sudah diinformasikan kepada para pejabat fungsional daerah.

"Teman-teman daerah tidak habis audiensi ke Jakarta, datang ke Kemenpan-RB bikin seminar. Kami sudah buka layanan seperti ini, kalau hari Selasa ada hari SDM aparatur, silakan telepon PIC-nya ini, ikut Zoom, setiap hari Selasa," ujar Azwar Anas.

Azwar Anas mengaku tak mau mendengar lagi laporan anggaran kemiskinan habis digunakan untuk kepentingan kementerian lembaga yang tak perlu.

Apalagi, lanjut Azwar, ada kementerian/lembaga yang menggelar pertemuan atau konsultasi menggunakan konsultan.

Hal itu dinilai justru menghabiskan anggaran yang semestinya digunakan untuk pengentasan kemiskinan.

"Saya tidak ingin lagi dengar Reformasi Birokrasi-nya orang pengin a, melakukan pertemuan konsultasi pakai konsultan. Lah, ini pengin a kok pakai konsultan, berarti urusannya kertas dong. RB ke depan harus berdampak, nilai RB naik, dampaknya terukur," ujar politikus PDIP ini.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali menyebut penggunaan dana kemiskinan Rp 500 triliun untuk rapat dan studi banding di hotel adalah sebuah bencana.

"Ini sebuah bencana," kata Mardani.

Rencananya kata Mardani pihaknya akan memanggil Menpan RB saat rapat Komisi II DPR mendatang terkait isu tersebut.

"Kami akan dalami soal ini saat RDP nanti," kata Mardani. (Tribun Network/des/kps/mam/wly)