Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun

Di Musra XVI, Jokpro 2024 Getol Inginkan Jokowi 3 Periode, Apa Tanggapan MPR dan Pengamat?

Musra XVI di Yogyakarta menjadi ajang pencarian capres-cawapres dan dihadiri ribuan pendukung dan relawan Jokowi.

Penulis: Choirul Arifin
zoom-in Di Musra XVI, Jokpro 2024 Getol Inginkan Jokowi 3 Periode, Apa Tanggapan MPR dan Pengamat?
dok. WK
Musyawarah Rakyat (Musra) XVI Relawan Jokowi baru saja diselenggarakan di Sleman City Hall, Sleman, Yogyakarta, Minggu 29 Januari 2023. Di forum ini sejumlah relawan menggaungkan Jokowi tiga periode. 

Bahkan, Budi Arie mengungkapkan terdapat beberapa wilayah di Indonesia Timur yang menginginkan Jokowi menjadi presiden seumur hidup.

"Indonesia timur masih menginginkan pak Jokowi lagi untuk tiga periode. Bahkan Indonesia Timur, di Maluku, Papua busa seumur hidup, bukan tiga periode lagi," ujar Budi Arie dalam webinar Total Politik, Minggu (18/12/2022).

Budi Arie mengungkapkan hasil mayoritas Musra di Nusa Tenggara Timur menginginkan Jokowi maju untuk periode ketiga.

Baca juga: Anies Baswedan Puji Sikap Megawati Tolak Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Dia mengaku hanya menyampaikan aspirasi dari masyarakat melalui Musra ini.

"Tugas kita menyampaikan apa adanya bukan kaleng-kaleng. Saya katakan hak kalian untuk menyampaikan aspirasi untuk Jokowi tiga periode," jelas Budi Arie.

Meski begitu, Budi Arie menegaskan bahwa konstitusi secara tegas melarang bahwa Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjabat lebih dari dua kali.

Dirinya mengatakan bahwa pihaknya tunduk kepada konstitusi.

Berita Rekomendasi

"Saya jelaskan di sana bahwa konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih untuk 2 kali masa jabatan," pungkas Budi Arie.

Tanggapan MPR

Badan Pengkajian MPR RI angkat suara soal isu presiden tiga periode.

Mereka menyatakan bahwa Badan Pengkajian MPR tidak pernah berbicara atau mengkaji soal amandemen UUD 1945 yang terkait masa jabatan presiden tiga periode tersebut.

“Perlu kami sampaikan bahwa badan pengkajian tidak pernah membicarakan atau mewacanakan amandemen UUD 1945 terkait dengan masa jabatan presiden atau presiden tiga periode,” kata Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI Fraksi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022).

Djarot menegaskan bahwa wacana yang pernah berkembang di masyarakat tersebut adalah hoaks.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat.
Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI Fraksi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat.

Djarot mengatakan, MPR sama sekali tak pernah mengkaji perpanjangan masa jabatan presiden.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas