Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Isu Reshuffle Kabinet Berhembus, Dua Menteri NasDem Ini Tak Hadiri Rapat di Istana

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sejumlah rapat internal di tengah bergulirnya isu perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Isu Reshuffle Kabinet Berhembus, Dua Menteri NasDem Ini Tak Hadiri Rapat di Istana
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Foto dok./ Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). 

Saat ini tiga kader Nasdem yang menjabat sebagai menteri adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup, dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Posisi Syahrul diduga terancam.

Apalagi Ketua DPP PDI-P Djarot Syaiful Hidayat meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerjanya dan Siti Nurbaya Bakar.

"Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan KLHK itu perlu dievaluasi, terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan, tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi," papar Djarot di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1/2023) dikutip dari Kompas.com.

Terbaru, komentar miring soal Syahrul disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Ia menuding Syahrul salah memberikan data ekspor beras pada Presiden Joko Widodo.

Bahkan Hasto mengatakan tindakan Syahrul itu sebagai politik sisi gelap.

Berita Rekomendasi

"Ini politik dalam sisi gelap tadi, berikan data yang salah itu sisi gelap politik. Lalu ada yang manfaatkan untuk impor," kata Hasto di Kantor DPC Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).

Hasto mengklaim tindakan Syahrul membuat Jokowi salah menyampaikan materi pidato.

Padahal, lanjut dia, Jokowi telah mengatakan bahwa Indonesia mengalami swasembada beras.

"Menterinya mengambil data berbeda, bulan Agustus laporan ke presiden, kita mengekspor dua juta ton, ternyata bulan Desember kita malah impor 1,2 juta ton," tuturnya.

"Lah, ini bagaimana menterinya memberikan data ke presiden salah, padahal presiden sudah terlanjur berpidato di MPR, di dalam forum kenegaraan bahwa kita swasembada beras karena dikasih data yang salah," sambung dia.

Menurutnya, data yang diberikan Syahrul pada Jokowi salah, dan PDI-P khawatir hal itu bakal berdampak pada publik.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas