Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman merespons terkait merosotnya skor indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia pada tahun 2022.

Habiburokhman menyatakan, publik sejatinya tidak melulu menjadikan skor IPK sebagai target dari berhasil atau tidaknya penanganan tindak pidana korupsi di tanah air.

"IPK jangan dijadikan target, itu hanya salah satu acuan," kata Habiburokhman saat dikonfirmasi Tribunnewscom, Rabu (1/2/2023).

Baca juga: Terburuk Sepanjang Era Reformasi, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Setara Bosnia dan Sierra Leone

Akan tetapi yang paling penting kata dia, dalam mengukur perihal penanganan korupsi itu adalah dengan melihat angka penindakan yang dilakukan.

Contohnya kata dia, berkurangnya tingkat penindakan kasus korupsi dari kurun waktu tertentu.

"Yang lebih penting adalah angka riil bagaimana tindak pidana korupsi bisa diturunkan dari waktu ke waktu," ucapnya.

Sebelumnya, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun empat poin dari tahun sebelumnya.

Saat ini, IPK Indonesia berada di angka 34.

Baca juga: Skor IPK 2022 Turun, KPK: Pekerjaan Rumah yang Harus Dicarikan Solusinya

Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara yang dilibatkan. 

Penurunan IPK Indonesia pada tahun 2022 dinilai sebagai yang terburuk sepanjang reformasi.

"CPI (Corruption Perceptions Index) Indonesia 2022 kita berada di 34, rangking 110. Dibanding tahun lalu, turun empat poin dan turun 14 rangking-nya," ucap Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko dalam jumpa pers di Pullman Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).

Skor IPK Indonesia di 2022 setara dengan negara-negara seperti Bosnia-Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal, dan Sierra Leone.

Sementara, di level ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura dengan IPK 83, Malaysia 47, Timor Leste dan Vietnam 42, dan Thailand 36.