Walhi: Ekonomi Nusantara Jadi Solusi Ketimpangan Kesejahteraan dan Krisis Lingkungan di Indonesia
Walhi menawarkan apa yang disebut Ekonomi Nusantara sebagai jalan keluar untuk mengembalikan fungsi lingkungan seperti sedia kala.
Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Walhi menawarkan apa yang disebut Ekonomi Nusantara sebagai jalan keluar untuk mengembalikan fungsi lingkungan seperti sedia kala.
"Ekonomi Nusantara, menurutnya, secara mendasar akan menjawab dua krisis besar saat ini yaitu krisis ketimpangan dalam kesejahteraan dan krisis lingkungan," kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi saat peluncuran Tinjauan Lingkungan Hidup 2023 di Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Program Ekonomi Nusantara menjadi jalan keluar untuk pemulihan lingkungan, pemulihan hak rakyat, dan memperkecil ketimpangan akses kesejahteraan.
"Ekosistem Ekonomi Nusantara diharapkan menjadi kesatuan sistem yang diciptakan sebagai keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai ekonomi yaitu, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh model corak produksi wilayah kelola rakyat," katanya.
Kemudian membangun apa yang disebut akademi ekologi secara filosofis dibangun meneruskan tradisi dan kekayaan pengetahuan lokal yang ada di Nusantara.
Baca juga: WALHI Sebut Kasus Surya Darmadi Timbulkan Kerugian yang Tak Bisa Dinilai dengan Rupiah
Di samping itu, Walhi juga mengatakan perlu ada perbaikan sistem legislasi yang berpihak pada pemulihan hidup, penegakan HAM, dan demokrasi.
RUU Perubahan Iklim perlu menjadi perhatian serius negara dalam memastikan keselamatan rakyat dari bencana iklim.
RUU ini perlu didorong untuk memastikan keterlibatan penuh rakyat dengan menggunakan pendekatan keadilan antar generasi.
"Mulai dari proses penyusunan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta mengedepankan keberlanjutan lingkungan hidup, diyakini dapat membawa Indonesia keluar dari krisis iklim," katanya.
Baca juga: Jokowi Ajukan PK Atas Vonis Melawan Hukum Kebakaran Hutan, Walhi Mengaku Tak Dapat Pemberitahuan
Kemudian perlu penegakan hukum sektor lingkungan dan sumber daya alam (SDA) yang dilakukan oleh Korporasi menyebabkan krisis dan konflik di masyarakat adalah wujud lemahnya penegakan hukum sektor lingkungan dan sumber daya alam.
Zenzi menilai Sustainability Development Goals (SDGs) yang saat ini sedang digalakkan pemerintah belum bisa diharapkan untuk menjadi jalan ekonomi Indonesia dan belum bisa menjawab dua krisis utama yang sedang dihadapi Tanah Air.
“Salah satu yang kami bangun ekosistem ekonomi nusantara justru di wilayah yang dari tahun 2020, masyarakatnya sudah memulihkan hutan yang sebelumnya setiap tahun terus kebakaran, sekarang wilayahnya sudah pulih.
Baca juga: WALHI Nilai Pidato Wapres di COP27 Tunjukkan Ketidakseriusan Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca
Ciri khas sudah pulihnya suatu wilayah itu, satu sungainya sudah kembali jernih, debit air meningkat, suhu rata-rata areanya kembali dingin.