Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai Partai NasDem semacam memberikan alarm kepada PDIP.

Hal itu setelah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di tengah isu reshuffle kabinet.

Sebab, kata Dedi, Partai NasDem mendapat tekanan dari PDIP hingga isu reshuffle mencuat setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau Capres 2024.

"Pertemuan NasDem dan Golkar ini semacam alarm dan aksi balasan dari tekanan yang diterima NasDem dari PDIP pasca deklarasikan Anies, termasuk karena PDIP paling gencar suarakan reshuffle NasDem dari kabinet," kata Dedi kepada Tribunnews.com, Kamis (2/2/2023).

Dedi juga menduga jika Partai NasDem sedang membangun kekuatan untuk melawan dominasi PDIP di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Pengamat: Manuver Surya Paloh ke Golkar Demi Amankan Menteri NasDem dari Reshuffle

"NasDem meminta dukungan Golkar sekaligus galang kekuatan lawan dominasi PDIP, baik dominasi di Pemilu maupun di kabinet," ucapnya.

Dedi menilai peluang kekalahan PDIP semakin menguat di 2024, terlebih jika Golkar masuk gerbong Koalisi Perubahan.

"Jika terjadi kesepakatan, dan Koalisi Perubahan mendapat tambahan Golkar, maka peluang kekalahan PDIP menguat, bahkan jika usung Jokowi kembali sekalipun," ujarnya.

Baca juga: Kata Jokowi Soal Pertemuan Surya Paloh dengan Airlangga Hartarto

Selain itu, Dedi menyebut pertemuan Surya Paloh dengan Airlangga membuka peluang Partai Golkar bergabung dengan Koalisi Perubahan.

Bahkan, kata dia, Partai Golkar dimungkinkan memiliki peluang menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies lantaran Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) belum punya tokoh potensial di skema Capres.

"Dengan porsi suara di kabinet saat ini, Golkar dimungkinkan miliki peluang menjadi cawapres dari Anies," ucap Dedi.

Karenanya, Dedi menilai itulah alasan Surya Paloh mengatakan lebih prioritas ketemu Partai Golkar ketimbang Demokrat dan PKS.

Baca juga: Pengamat: Manuver Surya Paloh ke Golkar Demi Amankan Menteri NasDem dari Reshuffle

"Dari situasi itu, maka wajar saja Golkar lebih prioritas, mengingat Demokrat dan PKS sudah berada di dalam," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto adalah hal yang lebih prioritas ketimbang bertemu partai-partai di koalisi perubahan yaitu Demokrat-PKS.

"Baiklah kenapa harus bertemu dengan Golkar, ya prioritas bagi NasDem, ada satu romantisme, ada satu pegangan, sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai sampai saat ini, jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini, saya harus jujur menyatakan kepada saudara semuanya, 16 tahun usia saya sudah berada di barisan Golkar, tambah 43 tahun cukup lama itu, lebih setengah abad rasanya," ujar Paloh saat konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Rabu, (1/2/2023).

Pertemuan ini juga menjadi kunjungan pertama kalinya Surya Paloh ke kantor partai lain. Setelah sebelumnya pertemuan-pertemuan politik Surya Paloh dilakukan di Nasdem Tower atau Kantor DPP NasDem.

Surya Paloh menjelaskan alasannya tidak mendatangi partai-partai koalisi perubahan karena belum ada kesepakatan dengan partai-partai tersebut. Surya Paloh juga tidak menolak kemungkinan partainya bergabung dengan KIB.

"Kenapa gak ke yang lain karena kita baru mencoba. Baru mencoba. Apakah perlu Nasdem mungkin bergabung dengan KIB? Ya sama-sama mungkin. KIB juga mungkin bergabung dengan NasDem kan. Jadi probabilitas itu masih terbuka," jelasnya.

Surya mengaku hubungan emosional dengan Golkar tidak akan pernah bisa hilang. Ia bahkan tidak bermasalah jika disebut sebagai alumni partai beringin tersebut.

"Terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain. Tapi modal kebersamaan, catatan sejarah, saling memahami. Jadi tidak salah kalau saya dibilang alumni Golkar ya itu memang benar adanya," katanya.

Surya hadir bersama Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate, Bendahara Umum Ahmad Sahroni, Ketua DPP Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Prananda Paloh.