TRIBUNNEWS.COM - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman buka suara setelah Presiden Jokowi memberikan imbauan agar TNI-Polri tidak terlibat politik praktis jelang Pemilu 2024.

Dudung mengatakan, tahun 2023 ini sudah masuk ke dalam tahun politik karena Pemilu akan dilakukan pada 2024 mendatang.

Oleh karena itu ia meminta kepada seluruh pejabat tinggi dan jajaran TNI Angkatan Darat (AD) untuk tidak terlibat politik praktis, sesuai imbauan dari Presiden Jokowi.

"Jadi saya tekankan kepada seluruh pejabat tinggi dan jajaran TNI Angkatan Darat."

"Sesuai dengan perintah Presiden Jokowi, tahun 2023 adalah tahun politik."

"Oleh karenanya pejabat TNI AD tidak ada yang berpolitik praktis, termasuk seluruh jajaran," kata Dudung dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (10/2/2023).

Baca juga: VIDEO Formappi Sebut Kinerja DPR akan Terganggu di Tahun Politik Karena Kesibukan Kampanye

Lebih lanjut Dudung menuturkan, hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan situasi politik jelang Pemilu 2024 mendatang.

Oleh karena itu semua jajaran TNI AD harus bisa bersikap netral.

Tak hanya itu, Dudung juga mengharuskan semua jajaran TNI AD untuk tidak memihak siapapun.

"Dan saya sampaikan antisipasi terhadap perkembangan situasi di tahun politik ini."

"Sehingga kita harus bersikap netral dan wajib hukumnya netral. Tidak boleh memihak kepada siapapun," pungkasnya.

Baca juga: Jelang Tahun Politik, Panglima TNI Minta Satuan Siber Mulai Bina Personel dan Tingkatkan Kemampuan

Presiden Jokowi Ingatkan TNI-Polri Tidak Terlibat Politik Praktis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan secara tertutup dalam rapat pimpinan TNI-Polri, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, (7/2/2023).

Satu di antara arahan yang disampaikan Presiden yakni terkait tahun politik.

“Engga ada (arahan khusus) saya kira TNI Polri sudah tahu apa yang dikerjakan,” kata Presiden.

Memasuki tahun politik, Presiden menekankan pentingnya menjaga kondusivitas. Selain itu agar TNI-Polri tetap netral.

Baca juga: Presiden Berikan Arahan Tertutup kepada Pimpinan TNI-Polri Mulai dari Karhutla Hingga Tahun Politik

“Yang paling penting menjaga kondusivitas tahun politik dan tidak terlibat politik praktis,” kata Presiden.

Sebelumnya Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono siap mendukung Polri untuk melaksanakan pengamanan dalam gelaran Pemilu 2024 mendatang.

Ia mengatakan dukungan pengamanan tersebut nantinya akan diberikan TNI sesuai dengan permintaan Polri.

Dukungan tersebut, kata Yudo, termasuk apabila nantinya Polri meminta dukungan untuk pengamanan di daerah rawan.

Hal tersebut disampaikan Yudo usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa (17/1/2023).

Baca juga: Wamenag: Isu Fanatisme Kelompok di Tahun Politik Perlu Diantisipasi

"Ya nanti menjelang pemilu baru sesuai dengan permintaan Polri kita akan membackup atau mem-BKO-kan pasukan kita yang diperlukan," kata Yudo.

Tentunya kan daerah-daerah mana saja yang dianggap rawan dan sebagainya mungkin diperkuat dan sebagainya. Nanti tergantung Polri," sambung dia.

Namun demikian, kata Yudo, sampai saat ini belum ada instruksi khusus dari Presiden Jokowi terkait pengamanan stabilitas politik maupun ekonomi menjelang pemilu.

"Kalau sekarang ini kan belum. Masih kondusif nggak ada masalah apa-apa," kata Yudo.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Taufik Ismail)

Baca berita lainnya terkait Pemilu 2024.