Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai usulan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menambahkan satuan Komando Daerah Militer (Kodam) untuk memperkuat teritorial di seluruh penjuru Tanah Air sebagai usulan yang tepat.

Christina mengatakan selain ada penambahan wilayah provinsi baru di Indonesia serta luasnya cakupan wilayah beberapa Kodam saat ini, pembentukan Kodam baru juga penting sebagai bagian upaya TNI AD merespon dinamika pertahanan khususnya tantangan-tantangan nyata yang dihadapi masyarakat.

"Usulan penambahan Kodam tidak menjadi masalah sejauh kebutuhannya riil dan kajiannya dilakukan komprehensif utamanya terkait rentang kewilayahan dan tantangan aktual yang dihadapi masyarakat saat ini," kata Christina kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/2/2023).

Christina menjelaskan fungsi teritorial TNI AD memegang peran penting dalam konteks tugas, pokok dan fungsi TNI.

Apalagi dikaitkan dengan dinamika ancaman aktual termasuk upaya percepatan pembangunan yang membutuhkan peran serta TNI di lingkup teritorial.

Baca juga: Masuk Tahun Politik, Jenderal Dudung Tekankan Seluruh Jajaran TNI AD Tak Berpolitik Praktis

"Bicara ketahanan pangan ke depan misalnya, termasuk ancaman bencana, TNI punya peran sangat strategis, tambahan lagi soal luas wilayah, ada provinsi baru yang perlu intervensi teritorial dan kita cermati juga bahwa kehadiran Kodam selama ini sangat membantu percepatan pembangunan di daerah-daerah," ujar Christina.

Menurutnya, adanya Kodam baru bisa ikut mendorong percepatan pembangunan termasuk di wilayah provinsi baru dan daerah lain yang dianggap perlu.

"Baik aspek kesehatan, pendidikan, maupun komunikasi sosial, kita melihat kehadiran Kodam sangat membantu. Di daerah terluar yang sulit dijangkau sekalipun, TNI mampu menjalankan tugas-tugas ini dan selama ini hasilnya sangat positif," ucap Christina.

Ia menuturkan bahwa berdasarkan hasil kunjungan Komisi I selama ini terdapat Kodam yang cakupan wilayah kerjanya terlalu luas.

"Maka demi efektifitas kerja tentu perlu ada penambahan karena memang luas sekali wilayahnya," ungkap Christina.

Hanya saja, kata dia, perlu pertimbangan matang menyangkut dukungan anggaran dan personel.

"Ini penting supaya rencana pembentukan Kodam yang baru nanti tidak terkendala masalah anggaran dan ketersediaan personel. Ini harus dipikirkan juga," imbuh Christina.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengungkapkan rencana pembentukan kodam baru di setiap provinsi akan dilakukan tahun ini.

Sekadar informasi saat ini tidak setiap provinsi terdapat Kodam.

Tercatat, sampai saat ini hanya ada 15 Kodam dari total 38 provinsi yang ada.

Ia mengatakan rencana tersebut sudah disetujui oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Jadi nanti, sesuai perintah dari Menhan, dan Panglima TNI sudah setuju, nanti setiap provinsi akan ada Kodam," kata Dudung usai Rapim TNI AD pada Jumat (10/2/2023).

"Ini nanti kita usulkan kepada Panglima TNI, sudah kita usulkan, Panglima nanti akan mengusulkan kepada Kemhan. Kemhan nanti akan mengusulkan kepada Menpan. Tentunya nanti juga akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan karena kan akan menyangkut masalah anggaran," sambung dia.

Menurut Dudung hal tersebut untuk menyesuaikan dinamika tantangan ke depan.

Rencana tersebut, kata dia, dilakukan juga untuk menciptakan keseimbangan dengan unsur Kepolisian yang ada di daerah.

"Kita menyesuaikan kelihatannya kalau dari Kemhan, bahwa tantangan ke depan, karena polisi dulu tipe C Kolonel, tipe B bintang satu, tipe A bintang dua, sekarang semua sudah tipe A semua bintang dua semua, sementara di tempat kami di provinsi masih ada yang Kolonel, sehingga nanti seimbang lah. Nanti akan seperti itu," kata Dudung.

Ia mencontohkan dalam pelaksanaannya kemungkinan Danrem yang berpangkat Brigjen di wilayah yang belum ada Kodamnya, akan dinaikan pangkat menjadi Mayjen dan menjabat sebagai Pangdam di wilayah tersebut.

"Tahun ini (rencananya), kan itu tinggal memindahkan. Contoh Korem Lampung dari Danrem bintang satu tinggal jadikan Pangdam di situ, nanti Danrem jadi Kasdamnya," kata Dudung.