Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyebut Pemerintah dan DPR menghancurkan KPK karena menurunnya skor indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia.

"Kalau kita lihat data dari IPK itu ada satu yang menarik terlihat sangat turun. Yaitu maraknya korupsi politik di Indonesia sejak KPK berdiri dari tahun 2004 sampai tahun 2022 itu kurang lebih ada 1.500 orang yang ditetapkan sebagai tersangka," kata Kurnia dalam paparannya di acara Diskusi Total Politik: Korupsi Melorot, Kinerja Pemberantasan Korupsi Disorot, Jakarta Selatan, Minggu (12/2/2023).

Kurnia menuturkan dari jumlah tersebut 500 diantaranya berada di kluster politik DPRD, DPR RI maupun kepala daerah Bupati, Walikota dan Gubernur.

Baca juga: ICW: Presiden Jokowi Tidak Tahu Kondisi Sesungguhnya Pemberantasan Korupsi di Tanah Air 

"Ini mengartikan apa? Ini berarti KPK sedang menekan turun angka korupsi politik. Kalau menggunakan konteks IPK tadi pemerintah dan DPR harusnya memperkuat KPK agar korupsi politik bisa turun. Ini kan terbalik justru pemerintah dan DPR yang menghancurkan KPK," tegasnya.

Menurut Kurnia hal itu membuat pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK jadi tidak maskimal meskipun ada penangkapan dari Juliari Batubara ada Edy Prabowo. 

"Sehingga KPK tidak lagi maksimal memberantas korupsi politik. Ada bunga-bunganya Juliari Batubara ada Edy Prabowo. Tapikan kualitas penanganan perkaranya sangat buruk," jelasnya.

Selain itu Kurnia Ramadhana juga menyebut menurunnya skor indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia bukanlah hal yang mengejutkan.

"Apa yang disampaikan transparansi internasional indeks korupsi kita anjlok dari skor 38 ke 34 sama sekali bukan kabar yang mengejutkan. Kabar itu sebenarnya sudah diprediksi sejak awal ketika arah pemberantasan korupsi kita semakin melenceng," kata Kurnia.

Kurnia melanjutkan hal itu bisa dilihat pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Hari Korupsi Dunia tahun 2022. Yang mana setelahnya IPK anjlok.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, Jokowi Minta Dua RUU Ini Segera Dirampungkan

"Kalau kita kutip apa yang disampaikan Pak Jokowi saat Hari Korupsi Dunia tahun 2022. Pak Jokowi mengatakan pemerintah tidak pernah lelah mendukung upaya pemberantasan korupsi," kata Kurnia.

"Satu setengah bulan Pak Jokowi mengumumkan itu. Pemberantasan korupsi kita anjlok itu terlihat Pak Jokowi tidak memiliki pengetahuan yang cukup soal kondisi sesungguhnya pemberantasan korupsi," sambungnya.

Kurnia melanjutkan setelah ramai penurunan dari 38 ke 34. Sepertinya ada nuansa kepanikan di Istana Negara ketika isu indeks persepsi korupsi itu mencuat.

"Saat kita melihat video terbaru Pak Jokowi ada Jaksa Agung, Kapolri, Menkopolhukam. Sebelum itu bahkan wakil pemerintah sendiri yang saat itu Menkopolhukam mengatakan ini adalah IPK terburuk selama era reformasi," jelasnya.