Lilik Sriyani, Kades Sendang Agung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat desa.

Beberapa persoalan tersebut di antaranya banyaknya kasus pernikahan dini sebagai dampak dari pergaulan bebas dan efek negatif media sosial.

Persoalan lainnya adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan dukungan terhadap pemberdayaan perempuan di desa.

”Perlu ada pemberdayaan perempuan yang selangkah lebih maju bagaimana perempuan bisa sebagai tulang punggung keluarga. Beri kami ruang agar bisa berkembang dan berinovasi membantu perekonomian keluarga," ungkapnya.

Tri Haryono, Kades Kali Pucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar menyampaikan agar pemerintah menambah jumlah dana desa.

”Terima kasih DPR telah memberikan dana desa sebagai stimulus pembangunan desa. Mohon ini ditingkatan kembali agar kami bisa mewujudkan pembangunan di desa. Kalau desa bisa maju, bisa berkembang untuk Indonesia tercinta,” katanya.

Selain itu, dia juga berharap agar penggunaan dana desa bisa lebih fleksibel. Sebab, terlalu banyak peraturan yang menyulitkan kepala desa untuk bisa lebih kreatif dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan.

”Pemerintah pusat masih banyak mengatur. Mohon dilos untuk bangun desa sebab masing-masing desa ada kearifan lokal,” ucapnya.

Heru Sugiono, Kades Pangungsari, Kecamatan Durenen, Trenggalek, menyampaikan aspirasi agar pemerintah bisa selalu memperbaharui data kependudukan secara reguler. Sebab, kondisi warga selalu berubah.

"Data kemiskinan, misalnya, sudah lama nggak di-update padahal ada warga yang sudah meninggal, ada yang mulainya miskin tidak lagi miskin dan sebaliknya. Ini harus di-update tiga bulan sekali," tuturnya.

Heru juga mendoakan Cak Imin terpilih sebagai presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Mudah-mudahan 2024 terpilih sebagai presiden karena Bapak Muhaimin yang tahu soal desa," ungkapnya.

Lalu, Syafi'i, Kades Balongjeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri menyampaikan persoalan yang kerap dihadapi warganya, yakni kelangkaan pupuk.

"Problem pertanian warga adalah kelangkaan pupuk. Ini yang menjadi keluhan massal petani. Dulu 2014 masa awal Presiden Jokowi, pupuk ada lima jenis. Sekarang hanya dua, itupun kemasannya berkurang sehingga memaksa petani beli pupuk nonsubsidi yang harganya 4 sampai 5 kali lipat. Ini mengurangi hasil para petani," ungkapnya.

Ironisnya, dengan biaya pertanian yang melambung tinggi, ketika musim panen tiba, petani tidak bisa untung besar karena harga anjlok saat panen.

"Ini terjadi karena tidak ada regulasi yang mengatur dengan sungguh-sungguh," katanya.

"Saya mohon kepada Gus Muhaimin kalau menjadi presiden betul-betul memperjuangkan nasib petani dan saya doakan 2024 Gus Muhaimin Presiden dan PKB jaya," imbuhnya.