Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja tegaskan bahwa partai politik untuk tidak menggunakan politik identitas.

Terkait dengan Partai Ummat yang menyatakan sebagai partai identitas, Bawaslu bakal protes dan menegur yang yang bersangkutan.

"Kami protes keras akan tegur yang bersangkutan. Kita punya keprihatinan dan konsentrasi bersama untuk tidak menggunakan politisasi identitas," kata Rahmat Bagja di Jakarta, Minggu (19/2/2023).

Rahmat Bagja menuturkan bahwa hal-hal yang mengklaim lebih baik dari yang lain akan tingkatkan polarisasi di masyarakat.

"Kemudian mohon maaf kalau nanti identitas dia lebih baik dari pada yang lain kan jadi bermasalah. Hal itu akan menunjang eskalasi polarisasi," sambungnya.

Ketua Bawaslu itu melanjutkan bahwa dirinya lebih baik dari yang lain saat sosialisasi ya silahkan. Tapi kemudian orang lain jelek, itu jadi masalah. Misal agamanya lebih baik dari yang lain repot nanti ke depannya.

Baca juga: Partai Ummat Gunakan Politik Identitas, Sekjen PDIP: Tak Akan Mendapatkan Tempat di Bumi Indonesia

"Jangan seperti itu ada ruang publik dan demokrasi. Inikan kesepakatan bersama dalam UUD bahwa republik ini didirikan atas lima agama atau keyakinan yang diakui," jelasnya.

Rahmat Bagja menuturkan bahwa parpol harus bijaksana memanfaatkan ruang terbuka yang mana toleransi harus dikedepankan.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan pihaknya akan melawan narasi-narasi negatif tentang politik identitas.

"Kita akan secara lantang mengatakan, 'ya, kami Partai Ummat dan kami adalah Politik Identitas'," kata Ridho pada pidato pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Ummat ke-I di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023).

Ridho mengatakan politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional, tanpa moralitas agama.

"Ini adalah proyek besar sekularisme, yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik," ucapnya.

Karenanya, menantu Amien Rais ini menuturkan bahwa politik identitas adalah politik yang berpancasilais.

"Dengan demikian perlu dipahami, bahwa sesungguhnya, justru politik identitas adalah politik yang pancasilais," ungkap Ridho.