Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Kata Rakyat Alwan Ola Riantoby mengatakan, kampanye pemilihan umum (Pemilu) saat ini hanya berdasarkan prinsip para politisi dan partai politik.

Hal itu disampaikan Alwan Ola Riantoby dalam diskusi politik bertema "Apa Kata Rakyat Tentang Kampanye dan Dana Kampanye di Pemilu 2024", di gedung Bawaslu RI, Senin (20/2/2023).

Alwan, mulanya menjelaskan tentang beberapa prinsip kampanye.

Adapun prinsip kampanye tersebut, yakni prinsip dialogis, prinsip partisipatif, dan prinsip edukatif.

Kemudian Alwan mengatakan, kampanye saat ini hanya menerapkan satu prinsip berdasarkan prinsip para politisi dan partai politik.

Baca juga: Pengamat Soroti Munculnya Politik Identitas Menuju Pemilu 2024

"Dan hari ini, kampanye kita hanya melakukan satu prinsip saja menurut prinsipnya para politisi dan partai. Yang penting saya dikenal, sifatnya ceremonial, kemudian saya dipilih," kata Alwan.

"Tidak ada pendekatan voter education. Tidak ada pendekatan dialogis. Tidak ada pendekatan partisipatif," lanjut dia.

Alwan juga mengatakan banyak problem atau masalah dalam proses menuju pemilihan umum (Pemilu).

Pertama, soal politisasi identitas.

Baca juga: Bawaslu Sebut Enam Kelompok Rentan Pemilu, Diantaranya Pemilih Pemula

Karena itu, Alwan mengimbau kepada peserta Pemilu 2024 untuk melakukan kampanye dengan bijak.

Lebih lanjut, Alwan menegaskan, ia menolak keras praktek politisasi identitas di Pemilu 2024.

Menurutnya, praktek politisisasi identitas adalah bentuk pembodohan masyarakat dan sudah saatnya masyarakat disuguhi narasi yang mencerdaskan.

"Kampanye jangan membodohi publik yang sifatnya identitas, pendekatan ras, agama. Setiap orang boleh memilih berdasarkan agama atau ras, tapi menjadikan kampanye yang sifatnya politisisasi identitas agama, saya kira tidak perlu dilakukan," kata Alwan.

"Jangan kapilitalisasi isu agama, ras sebagai market politik. Publik harus mengenal itu," sambungnya.

Kemudian, Alwan menyoroti permasalahan lain, yakni soal kampanye peserta Pemilu, yang hanya mengedepankan popularitas ketimbang ide dan gagasan.

"Sadar atau tidak metode kampanye seakan direkduksi digiring bahwa seorang layak menjadi pemimpin apabila popularitas tinggi. Tanpa isi kepala tinggi, yang penting populer, tapi tidak breakdown seberapa besar program yang dia miliki," jelasnya.