TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjawab tuduhan yang menyebut pemerintah lemah dalam menangani persoalan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Selain itu, hingga saat ini pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Capt. Philip Mark Mehrtens masih disdandera KKB kelompok Egianus Kogoya pascainsiden pembakaran pesawat Susi Air di Distrik Paro Kabupaten Nduga Papua beberapa waktu lalu.

Mahfud MD mengakui menangani urusan Papua yang menyangkut KKB itu tidak mudah. 

Meskipun saat ini aparat sudah mengetahui lokasi penyanderaan tersebut dan sudah siap, kata dia, pemerintah tetap mengedepankan cara persuasif mengingat korban penyanderaan tersebut merupakan warga negara asing sehingga berpeluang menjadi kasus internasional.

Di sisi lain, kata dia, pemerintah juga tidak akan melepaskan Papua dari Indonesia sebagaimana tuntutan KKB.

Hal tersebut disampaikannya menjawab pertanyaan jurnalis senior Andy F Noya dalam acara bertajuk Kick Andy-Mahfud Cari Panggung? yang diunggah di kanal Youtube Metro TV pada Minggu (19/2/2023).

Baca juga: Bebaskan Pilot Susi Air, Bupati Nduga Ingin Negosiasi dengan KKB

"Coba kalau anda jadi Panglima atau Kapolri begitu. Mau menyerang begitu, itu gampang. Serbu, begitu, tidak sampai dua jam habis. Orang (aparat) sudah ada di situ kok, dengan berbagai alat yang kita miliki," kata Mahfud MD dikutip Senin (20/2/2023).

"Tapi kan tidak bisa mengorbankan, mengabaikan nyawa orang asing yang ada di situ," sambung dia.

Di samping itu, kata Mahfud MD, meski KKB di Papua telah berbuat keonaran di Papua namun aparat juga tidak bisa sembarangan menangkap orang.

Hal tersebut, kata dia, karena KKB kerap melarikan diri ke kampung-kampung dan menyamar.

Baca juga: Media Inggris Sebut KKB Papua yang Sandera Pilot Philip Sebagai Teroris Psikopat

Bagi Mahfud, kata dia, persoalan KKB adalah problem sosiologis, antropologis, dan politis.

Ia pun mengatakan ada pihak yang telah menawari untuk membantu menangani persoalan KKB di Papua.

"Kan sampai ada yang menawari, sudahlah kami bantu. Nggak, kami nggak perlu bantuan, bisa kami menangani kayak begitu. Tapi ini soal kami tidak mau menginternasionalisasi. Ini kan, Kogoya ini anggotanya cuma 15 orang, ada di gunung yang sudah terpencil, di pegunungan yang sudah terpencil. Menyelesaikan kayak begitu kan tidak sulit sebenarnya," kata Mahfud.

"Tetapi kita tidak mau itu menjadi isu internasional, Indonesia melanggar HAM, kan begitu. Jadi terpaksa pelan-pelan. Bukan kita tidak mengerti seruan masyarakat. Bukan kita nggak mampu," sambung dia.