TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa yang tergabung dari elemen buruh hingga mahasiswa mulai mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023).

Diketahui, massa dari Komite Aksi Bersama yang tergabung dalam Ultimatum Rakyat dan Protes Rakyat Indonesia, ini akan menggelar aksi unjuk rasa meminta Peraturan Perundang-undangan Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) dicabut.

Berdasarkan pengamatan Tribunnews.com di lokasi, terlihat massa mulai mendatangi DPR RI sekira pukul 13.00 WIB.

Massa dari elemen buruh sebagian mengenakan seragam berwarna merah. Sementara massa lainnya mengenakan seragam berwarna biru. Mereka kompak mengenakan penutup kepala berwarna kuning.

Mereka di antaranya Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) hingga Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI).

Mereka melakukan long march dari arah Semanggi menuju DPR RI diiringi orasi dari atas mobil komando. 

Sambil membentangkan bendera serikat, mereka berjalan dengan dua lajur Jalan Gatot Soebroto. Alhasil, arus lalu lintas menuju arah Slipi tersendat dan menyisakan dua jalur yang dapat dilalui.

Sementara itu petugas kepolisian terus mengamankan jalannya aksi tersebut.

Sebagai informasi, Sekitar 15 Ribu mahasiswa dan buruh menggelar aksi demonstrasi meminta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker) dicabut di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023) hari ini.

"Kalau estimasi dari Gebrak (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) sendiri kurang lebih 5 ribuan. Mahasiswa juga katanya lima ribuan, tetapi total sekitar 15 ribu," kata Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno saat dikonfirmasi, Selasa.

Menurutnya, mahasiswa yang akan menggelar demonstrasi sudah melakukan konsolidasi.

Namun, Sunarno menyebut adanya upaya pengendusan massa aksi agar tak menggelar demonstrasi.

"Biasa lah, katanya aksi hari ini ditunggangi. Jadi, banyak yang mundur kayaknya dari kelompok mahasiswa," ujarnya.

Dia menuturkan mereka akan meminta DPR RI untuk mencabut Perppu Ciptaker karena secara substansinya masih sama dengan Omnibus Law Ciptaker.

Baca juga: Ribuan Orang Bakal Demo soal Perppu Ciptaker di DPR, Berikut 10 Tuntutannya

Sunarno menambahkan Perppu Ciptaker akan berdampak pada kaum buruh, petani, mahasiswa, dan tenaga medis.

"Dan juga di sektor lingkungan hidup, jadi tidak hanya di klaster ketenagakerjaan yang kita tolak, tapi semua sebenarnya," imbuhnya.