TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Alfitra Salamm berbicara soal keterlibatan perempuan di lembaga penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia mengungkapkan bahwa dirinya mendapat komentar bernada pesimistis saat memposting terkait perkembangan perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu di sosial media.

Hal ini dikatakannya dalam diskusi bertajuk ‘Mendorong Terwujudnya Affirmative Action Calon Perempuan pada Seleksi Penyelenggara Pemilu di Daerah’ yang digelar secara daring, pada Rabu (1/3/2023).

“Saya tidak mungkin lagi masuk penyelenggara pemilu, saya pesimis, pesimis sekali kalau sistemnya seperti kemarin. Dia bilang gitu,” ujarnya.

Calon Anggota KPU-Bawaslu Titipan

Ia menyebut bahwa dalam proses seleksi calon anggota lembaga penyelenggara Pemilu ini, terlihat sudah ada yang bakal dinyatakan terpilih.

Padahal, lanjut dia, proses seleksinya masih berlangsung.

“Belum bertanding, pemenangnya sudah ada. Ini salah satu komentar dari WhatsApp ke saya,” kata Alfitra.

Masih dari keluhan pihak yang sama, lanjut dia, terdapat keluhan bahwa ada calon anggota KPU-Bawaslu yang merupakan orang titipan.

Alfitra menyebut komentar itu bernada permintaan agar tak semua calon Anggota KPU-Bawaslu merupakan orang titipan.

“Dia bilang gini, jangan semua dibabat habis semua titipan,” ujarnya.

“Kemudian ditambah kalau bisa 50 persen titipan, 50 persen murni. Kalau bisa 50 persennya dibabat, tapi 50 persennya ya gitu, gitu lah.”

“Yang terkahir dia WA gini, berani tidak Ibu Lolly (Anggota Bawaslu) dan Ibu Beti (Komisioner KPU) mengesampingkan titipan partai,” lanjut Alfitra.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tim seleksi untuk calon anggota KPUD di 20 provinsi pada periode 2023-2028. 

Penetapan tim seleksi ini sempat menuai sorotan lantaran dilakukan secara tertutup.

Baca juga: Pengamat Sebut KPU Saat Ini Mudah Diintervensi Partai Politik dan Bawaslu Linglung

Penetapan tim seleksi ini berdasarkan surat keputusan KPU nomor 47 tahun 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum di 20 provinsi yakni, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Penetapan ini ditandatangani langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari tertanggal 27 Januari 2023.

"Tim seleksi akan mulai melaksanakan proses tahapan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi terhitung bulan Februari sampai dengan April 2023," bunyi surat tersebut.