Akhirnya operator yang sudah mempunyai izin operator penerbangan dan mau adalah PT Asian One Air (milik keluarga Rettob). Sebenarnya saya coba ambil saja karena proses sudah masuk dan proses perizinannya ini sangat lama.

Jadi saya berusaha bukan untuk kepentingan saya tapi berusaha untuk kepentingan membantu pemerintah dalam mengoperasikan pesawat ini dengan kru yang lama. Perusahaan yang lama manager operasi, manager teknik, pilot, inspektor, itu semua yang lama, saya tutup mata saja.

Baca juga: Plt Bupati Mimika Terkait Status Tersangka: Ini Jujur, Politiknya Terlalu Kuat

Yang memimpin perusahaan Asian One Air itu siapa setelah Pak Rettob ambil alih?

Itu ada Ibu Silvi Herawati masih kakak ipar saya untuk merepresentasikan saya. Kemudian setelah clear ditunjuk sebagai operator dari pesawat maka tugas pertama dia adalah bagaimana membuat izin pengadaan.

Tugasnya itu banyak mulai dari aturan-aturan yang disampaikan Kementerian Perhubungan yang harus diikutin segala macam hingga di mana gudangnya dan itu semuanya harus diikutin dulu.

Sudah begitu selesai tugasnya yang pertama adalah membantu pemerintah untuk menerbangkan pesawat itu dari pabrik bawa ke Singapura. Asian One yang membawa ke Jakarta atau helikopter juga begitu dari membawa dari Malaysia dibawa ke Pekanbaru untuk enter poin Bea Cukai.

Setelah diperiksa Bea Cukai sampailah pesawat itu di Timika. Dan itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Tugas dia sebenarnya sudah selesai ya tetapi pesawat ini kan bukan datang terus begitu aja.
Kita harus bikin perjanjian baru, perjanjian seperti apa di dalam peraturan pemerintah dalam tentang pengelolaan barang milik daerah dan negara itu ada beberapa opsi.

Opsi yang kami pilih karena pemerintah daerah tidak punya keahlian untuk pesawat terbang makanya yang kami pilih adalah yang paling mudah kita sewakan saja pesawat kepada operator Asian One Air. Dia punya tugas adalah menyetor hasil operasional kepada pemerintah kabupaten dan melayani masyarakat.

Berarti pemerintah kabupaten mengambil revenue dari margin ya Pak? lalu perjanijan sewa itu berjalan berapa tahun?

Apabila ada margin ya kita ambil. Kita buat itu selama tiga tahun karena saya mengikuti dari operasinya, izinnya sertifikat pendaftaran. Jadi artinya sesudah tiga tahun Pemerintah Kabupaten boleh mencari operator lain.

Baca juga: Kubu Plt Bupati Mimika Ajukan Judicial Review Soal Praperadilan dan Wewenang Jaksa ke MK

Setelah kontrak habis Pak Rettob sudah di pemerintahan lagi?

Waktu itu saya mundur sebagai Kepala Dinas Perhubungan karena saya maju sebagai calon wakil kepala daerah. Dan mereka ternyata melanjutkan kontrak itu selama dua tahun.

Sementara saya hanya bersama dengan operator ini hanya kurang lebih 2 tahun. Yang selanjutnya ini ternyata diperpanjang kemudian dianggaplah perusahaan ini menguntungkan saya.

Kami sudah melaporkan pak Rp10 juta per jam untuk Cessna dan 12,5 juta per jam untuk helikopter disewakan ini harus disetorkan kepada pemda.

Kita hitung-hitungan saja harga di Papua di Mimika satu jam penerbangan itu Rp18 juta, Rp10 juta sudah diserahkan tinggal Rp8 juta. Kita sekarang hitung operation cost-nya dua setengah juta per jam bayar pilot, bayar kru, bayar ground handling, bayar air navigasi dan lain-lain ya kalau masih ada Rp1 juta itu sudah luar biasa.

Dan itu yang membuat dulu setiap jam itu harus dilakukan maintenance pesawat itu tidak mudah seperti Garuda di dalam melakukan operasinya. Mengoperasikan pesawat itu tidak murah.

Jadi saya mau bilang kalau itu menguntungkan saya mengapa saya tidak pakai saja harga rata-rata. Tapi ini Rp10 juta lho berat.

Setelah lima tahun akhirnya bagaimana kontrak dengan Asia One Air dengan pemerintah kabupaten?

Kontrak pesawatnya diputus karena dua-duanya sudah tidak sepakat, kontraknya berakhir. Pesawatnya masuk kandang kurang lebih sudah satu tahun akibat tidak ada operator lain yang mau mengoperasikan.
Kami sudah pernah menawarkan saya mencoba untuk menawarkan pada teman-teman yang dulu lagi untuk mengoperasikan tapi belum ada jawaban.

Terkait dengan peristiwa ini kan Pak Rettob pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2017? Bagaimana ceritanya?

Betul waktu tahun 2017 saya pernah dilaporkan kasus ini saya diperika dua tahun dari tahun 2017 sampai 2019. Saya belum jadi wakil bupati masih kepala dinas dan satu tahun terakhir saya nganggur karena antara Pilkada sama pelantikannya ada jarak.

Terakhir kami diperiksa di antara 2018 - 2019 bulan Februari selesai, nggak pernah lagi diperiksa KPK sampai sekarang.

Pak Rettob tidak bertanya kelanjutannya bagaimana?

Sudah ditanya mereka tidak ngomong apa-apa tapi ada beberapa dokumen saya dikembalikan, ya artinya hasil dari pemeriksaan itu tidak ada kelanjutannya.

Saya tidak mengatakan bahwa itu saya bersih tidak ya. Tetapi yang pasti bahwa tidak ada kelanjutan dan mereka periksa itu sangat detail bahkan sampai nomor rekening, uang peredaran diperiksa.

Yang saya ingat dari teman-teman penyidik itu 'Pak Rettob kami harap jangan kembali lagi di sini ya'. Itulah salaman saya yang terakhir kepada mereka.

Baca juga: Plt Bupati Mimika Johannes Rettob Ungkap Potensi Jika Ditahan: Pemerintahan Bisa Lumpuh

Kok tiba-tiba ada kemudian Kejaksaan Tinggi yang melakukan proses penyidikan padahal kan waktu itu melibatkan Kejaksaan Negeri setempat?

Ya betul ini yang saya sendiri juga bingung kalau secara asal sehat saya berpikir selama ini saya kerja jujur. Saya kerja baik bukan memuji diri tetapi untuk pengadaan pesawat ini bukan sedikit uangnya.
Kita keluarkan secara pribadi itu pasti banyak dan itu tidak bisa uang-uang itu dipertanggungjawabkan artinya jadi saya tidak berani pakai uang negara.

Nah terpaksa saya harus pakai uang yang lain, uang pribadi dan ini KPK sudah periksa. Sampai saya keluarin uang di ATM Halim Perdanakusuma. Saya bilang ATM Halim Perdanakusuma di mana lagi kalau bukan urus pesawat. Lalu ada ATM saya keluarkan di Pekanbaru ini semuanya untuk apa itu pribadi.

Ketika Pak Rettob diperiksa Kejaksaan Tinggi apakah tidak bilang sudah pernah diperiksa KPK?

Sudah pak bahkan surat-suratnya, berita acara penyitaan dokumen oleh KPK itu kan banyak sekali tiga lembar. Saya sendiri sama mereka apalagi kalau kalian punya kan 10 saja yang kalian minta, ini 60 listnya.
Jadi saya bahwa ini jujur sama sekali tidak berpikir kemudian saya menjadi tersangka sedikitpun saya tidak terpikir karena saya sebagai manusia biasa.

Mungkin pasti ada punya kesalahan, mungkin kesalahan administrasi, kesalahan apa tapi kalau soal korupsi itu kan identik dengan kerugian negara mestinya ada kerugian negara yang disampaikan kepada kami.

Kerugian negaranya di mana nih, di KPK tidak, di Polda tidak ada, BPK juga sudah periksa tidak ada temuan. Tapi tiba-tiba oleh Kejaksaan saya baca di media di mana-mana ditersangkakan sampai Rp85 miliar lah padahal uangnya cuman Rp85 miliar berarti pesawat-pesawat fiktif dong.

Tapi memang barang ini baru ya pak?

Semua barang baru, dokumennya semua ada apa SK dari Kementerian Keuangan itu ada ini ditulis baru. (Tribun Network/Reynas Abdila)