Hari Kedua di Jateng, Jokowi Dijadwalkan Kunjungi Pasar di Blora, Bagikan Bansos & Sertifikat Tanah
Presiden Jokowi diagendakan akan mengunjungi pasar di Kabupaten Blora untuk membagikan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang dan masyarakat.
Editor: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Presiden Joko Widodo melanjutkan rangkaian kunjungan kerja hari kedua di Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat (10/3/2023).
Pada pagi hari, Presiden Jokowi diagendakan akan mengunjungi pasar di Kabupaten Blora untuk membagikan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang dan masyarakat setempat.
Setelahnya, Presiden Jokowi diagendakan menuju Area Kesongo, Kabupaten Blora untuk menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat serta Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada para penerima.
Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja hari kedua di antaranya Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Baca juga: Bagikan Momen Panen Raya, Warganet Banjiri Dukungan Prabowo-Ganjar di Unggahan Jokowi
Jokowi Sudah Lapor SPT
Sehari sebelumnya, Presiden Jokowi mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solo, Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023) sekira pukul 15.30 WIB.
Kedatangan Jokowi ditemani Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Selain itu, Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa juga terlihat ikut meninjau KPP Pratama Solo.
Jokowi dan rombongan langsung mengelilingi beberapa ruangan setiba di kantor yang terletak di Kecamatan Laweyan, Solo, itu.
Dalam kunjungannya ke KPP Pratama Solo, Jokowi mengaku telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online.
"Saya sendiri sudah menyampaikan SPT lewat e-filing hari Senin yang lalu," kata Jokowi dikutip dari TribunSolo.com.
Ia mengingatkan masyarakat untuk segera melaporkan SPT paling lambat 30 Maret 2023 mendatang.
Baca juga: Ini Alasan Presiden Jokowi Inspeksi Mendadak Kantor Pajak di Solo
Menurutnya, penerimaan negara dari pajak bergantung pada ketaatan masyarakat melaporkan SPT.
"Penerimaan negara dari pajak kita harapkan bisa kita pakai untuk subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, dana desa, bantuan sosial, membangun jalan, membangun pelabuhan, memperbaiki jalan itu semua dari penerimaan pajak yang kita dapatkan," jelasnya.