Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan atensi khusus kepada beberapa Pemda, di antaranya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tenggara (Sultra), dan Maluku.

Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) telah terjadi kenaikan harga komoditas yang cukup signifikan di wilayah tersebut.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/3/2023).

Eks Kapolri itu juga mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk mewaspadai kenaikan harga pangan dan transportasi menjelang Ramadan.

Melihat tren data tahun-tahun sebelumnya, kata Mendagri, menjelang Ramadan komoditas pangan dan jasa transportasi selalu mengalami kenaikan.

“Intinya kalau kita melihat bahwa yang perlu kita antisipasi komoditas menjelang Ramadan ini, daging sapi, daging ayam ras, cabai merah itu di 88 kota, dan juga sudah mulai transportasi, baik yang berhubungan dengan logistik maupun persiapan pulang kampung untuk yang mau lebaran,” kata Mendagri.

Selain itu, Mendagri juga memberikan perhatian kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara yang mencatatkan nilai Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 12,31 persen.

Baca juga: Mendagri Tito Minta Aksi Pencegahan Korupsi Tak Hanya Seremoni, Harus Ada Follow Up dan Transparan

Adapun komoditas yang memberikan andil terbesar dalam kenaikan harga di Buton Utara yaitu cabai rawit, beras, dan ikan kembung.

Dalam kesempatan itu, Mendagri pun memberikan apresiasi pada Pemkab Pangandaran yang berhasil mencatatkan nilai IPH minus 6,62 persen.

“Kita ucapkan apresiasi pada Kabupaten Pangandaran karena IPH-nya rendah. Nanti kita juga akan cari tahu kira-kira masalahnya atau resepnya apa, sehingga terjadi kenaikan yang sangat tinggi di Buton Utara, dan Pangandaran ini sangat rendah sekali,” ujarnya.

Selanjutnya, Mendagri mendorong Pemda untuk melakukan urban farming sehingga kemandirian produksi pangan seperti cabai dapat diwujudkan.

Menurutnya, Pemda bisa membantu masyarakat melalui penyediaan bibit dan pembiayaan lain yang dibutuhkan. Apalagi program ini didukung pula dengan langkah cepat TNI/Polri dalam hal gerakan menanam.

“Saya lihat juga langsung di Kota Makassar, semua gang-gang juga banyak (melakukan urban farming), dibantu oleh wali kota dengan polybag-polybag, sehingga ada kemandirian di bidang cabai. Apalagi (di) kabupaten banyak lahan sebetulnya, tinggal intervensi orangnya dan dibantu biayanya dan bibitnya,” tandasnya.