TRIBUNNEWS,COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mengusulkan Komisi VI membentuk tim untuk menginvestigasi pemberian izin mendirikan bangunan di atas lahan 81,6 hektar di kawasan Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara.

Ia menilai penerbitan IMB di lahan sah milik Pertamina itu layak untuk dipertanyakan dan diselidiki lebih jauh.

"Dari 153,4 ha yang dibeli Pertamina berdasarkan Akta Pengalihan Hak (APH) dari PT Mastraco tertanggal 8 April 1971, ada 81,6 ha yang dikuasai Penghuni Tanpa Hak (PTH)," kata Nusron dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direksi Pertamina, Selasa (14/3/2023).

Baca juga: Nusron Wahid Ingatkan Pertamina: Selain Plumpang, TBBM Samarinda juga Dekat Pemukiman

"Anehnya mereka bayar PBB (pajak bumi bangunan) dan punya IMB. Ini yang perlu kita investigasi kalau kita ingin segera bangun buffer zone," sambung Nusron.

Ia meyakini ada pihak yang paling bertanggungjawab atas terbitnya IMB itu.

"Kalau memang ternyata IMB-nya banyak dikeluarkan pada masa Gubernur Anis Baswedan, ya berarti dia yang bermasalah. Sebaliknya kalau yang bermasalah zaman Pak Ahok, ya Pak Ahok harus tanggung jawab. Supaya fair," kata politisi Partai Golkar itu.

Adapun RDP itu dilaksanakan dalam rangka menyoroti kebakaran Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang beberapa waktu yang lalu.

Insiden kebakaran hebat yang disebabkan akibat meledaknya pipa BBM itu menelan 20 korban jiwa dan 49 korban luka.

Baca juga: Sudah Sepekan Lebih, Pertamina Masih Lakukan Investigasi Penyebab Kebakaran Depo Plumpang

"Tiga hari setelah kejadian saya kebetulan silaturrahmi ke saudara di kawasan sana, masuk kawasan C dalam denah Pertamina. Ternyata banyak yang pegang sertifikat hak milik (SHM). Ini akan menjadi sengketa hukum tersendiri dengan Pertamina," sambungnya.

Menurut Nusron Wahid, saat ini ada 9234 KK dan 34.707 jiwa yang tinggal di kawasan lahan Pertamina tersebut.