Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Tegaskan Tolak Perppu Cipta Kerja, AHY Klaim Banyak Investor Batal Investasi di Indonesia

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengeklaim banyak investor yang membatalkan investasi di Indonesia.

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Tegaskan Tolak Perppu Cipta Kerja, AHY Klaim Banyak Investor Batal Investasi di Indonesia
TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023). Pada pidatonya, AHY kembali membicarakan isu penundaan Pemilu 2024. Dia mempertanyakan apakah ada jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Presiden. AHY menyebut sikap mayoritas rakyat menolak gelaran Pemilu ditunda. TRIBUNNEWS/JEPRIMA 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengeklaim banyak investor yang membatalkan investasi di Indonesia.

Awalnya, AHY mengatakan jika tata kelola Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak baik berkaca dari sejumlah kebijakan termasuk lahirnya undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

"Sejak awal Demokrat menolak UU Ciptaker, kami mendengar jeritan kaum buruh di berbagai daerah," kata AHY dalam pidato politiknya di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Dia menyebut jika UU Cipta Kerja selain tidak berpihak kepada tenaga kerja, juga pembuatannya dilakukan secara terburu-buru.

Baca juga: Ratusan Buruh Gelar Aksi Unjuk Rasa Menuntut Pencabutan Perppu Cipta Kerja di Depan Gedung DPR RI

"Bukan hanya karena isinya yang kurang berpihak pada tenaga kerja, tetapi juga karena pembuatan aturannya dilakukan grasa-grusu," ujar AHY.

Karenanya, AHY tak mengherankan ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU Cipta Kerja tadi sebagai produk yang inkonstitusional.

Berita Rekomendasi

Namun, dia menyayangkan keputusan pemerintah yang justru menerbitkan Perppu Ciptaker sebagai respons perintah MK.

Baca juga: Polisi Amankan Demo Buruh Tolak Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja di Depan DPR Hari Ini

"Hal ini kembali menegaskan, bahwa lembaga good governance akan memicu terjadinya ketidakpastian hukum," ungkapnya.

Menurut AHY, hal tersebut bisa menimbulkan kepercayaan dunia usaha dan Investor nasional maupun luar negeri menurun kepada Indonesia.

"Tidak sedikit yang akhirnya membatalkan rencana investasinya. Padahal kita sangat membutuhkan investasi itu untuk perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas