TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa siapapun presidennya nanti, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara harus diteruskan, karena sudah ada UU dan Peraturan Pemerintah.

Hal itu ditegaskan Bahlil dalam Dialog Kebangsaan Perhimpunan INTI dengan teman 'Kemudahan Investasi di Indonesia dan Kepastian Hukum Ibu Kota Nusantara pasca Pemilu 2024,' di Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Pada kesempatan itu, Bahlil menegaskan tahun 2015 - 2023 adalah tahun tidak menentu. Banyak faktor mempengaruhinya.

Setelah puncak Perang Dagang AS-China berlalu, kemudian muncul Pandemi Covid 19 yang berlangsung tiga tahun. Belum selesai Pandemi muncul Perang Ukraina vs Rusia yang menyebabkam krisis pangan dan energi.

Belum selesai ini, ada lagi goncangan geopolitik antara China vs Taiwan.

“Kalau Perang Ukraina versus Rusia, dampak krisis pangan khususnya gandum dan energi, kalau sampai terjadi Perang China vs Taiwan dampaknya akan jauh lebih besar kepada ekonomi dunia,” ungkapnya.

Menurut Bahlil, pergantian kepemimpinan tidak selamanya membawa berkah di dunia. Karena itu kita harus hati-hati. Lalu, Bagaimana Indonesia 2023?

Yang pasti resesi ekonomi akan terjadi di dunia. Di Amerika sudah 3 Bank colaps dan Inggris mengalami krisis.

“Indonesia pada kuartal kedua 2022 pertumbuhan ekonomi 5,3 persen hingga 6 persen. Kita nomor dua tertinggi pertumbuhan ekonomi di dunia setelah Arab Saudi,” paparnya.

Maka target investasi Indonesia tahun 2022 sebesar 1.200 T, tahun 2023 sebanyak 1.400 T. Pada tahun 2021 target yang ditetapkan presiden 1.000 T dan yang kita capai 100,6 T. Investasi semakin baik.

“Kalau dulu investasi sebagian besar di Jawa hampir 56 persen, sejak tahun 2022 sudah lebih banyak di luar Jawa. Ini sesuai keinginan presiden bahwa pembangunan kita harua Indonsentris bukan Jawasentris,” tegasnya.

Bahlil pun menerangkan, bahwa negara investor pertama adalah Singapura disusul Hongkong, akan tetapi mungkin investor dari Singapura pasti sebagian uang orang Indonesia.

“Kalau ditanya tadi, apa jaminan pemerintah untuk masuknya investasi. Kalau dulu susah izin, saya akan jamin perizinan mudah. Izinnya simpel, mau urus IUP, Amdal, izin Lokasi semua terintegrasi sesuai UU Cipta Kerja,” jelasnya.

Sekarang masalahnya, kata Bahlil, jangan salah masuk pintu, bisa investornya ditipu makelar. Jadi tidak perlu ke tempat lain, kalau urusan investasi datang langsung ke kantor Menteri Investasi.