Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Legislator Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyoroti Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang disentil Presiden Joko Widodo atau Jokowi lantaran kerap mengimpor senjata, peluru, hingga sepatu dari luar negeri, padahal sudah ada produk buatan dalam negeri.

Hasanuddin mengatakan bahwa tidak pernah secara jelas Kemenhan memaparkan anggaran untuk pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) dalam dua tahun terakhir.

"Rencana-rencana pembelian misalnya pesawat-pesawat yang ramai itu misalnya Rafale, kemudian pesawat-pesawat yang lain lagi, termasuk katanya kapal selam Scorpene dan lain sebagainya, kita tidak begitu jelas, termasuk juga uraian harganya," ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (16/3/2023).

TB Hasanuddin menjelaskan, Kemenhan tidak pernah jelas merinci harga pesawat yang dibeli serta bagaimana sistem pemeliharaan yang akan diterapkan.

Politikus PDIP itu pun berharap Kemenhan bisa lebih terbuka lagi terkait pembelian-pembelian alutsista ke depannya.

Baca juga: Panglima TNI Bertemu Kardinal Suharyo Bahas Pembinaan Mental Umat Katolik di Lingkungan TNI-Polri

“Kita tidak pernah tanya dari mana belinya, tetapi kita berharap pembelian itu lebih terbuka. Kemudian juga barangnya itu sesuai dengan permintaan angkatan masing-masing ya," kata dia.

Di dalam undang-undang, TB Hasanuddin menjelaskan bahwa TNI diperbolehkan untuk mengimpor senjata hingga sepatu, asalkan Indonesia belum mampu membuatnya.

Kemudian, jika Indonesia harus impor dari luar negeri, maka harus ada kerja sama dengan industri pertahanan dalam negeri.

“Ya kalau misalnya senjata perorangan, senjata ringan, kemudian granat, peluru, sepatu yang disebut dengan kaporlap, perlengkapan perorangan, ya di dalam negeri sudah bisa ya," pungkas TB Hasanuddin.

Baca juga: KKB Beri Peringatan Kepada TNI-Polri Tidak Melakukan Penyisiran di Yahukimo

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan kementerian, lembaga, serta BUMN untuk menyerap produk dalam negeri, termasuk lembaga di sektor pertahanan dan keamanan yakni TNI dan Polri.
Jangan sampai kata Presiden, untuk penyediaan perlengkapan dasar yang bisa dibuat di dalam negeri, TNI dan Polri malah melakukan impor.

“Jangan sampai ini saya minta di Kemenhan di Polri, seragam militer, kita ini bisa bikin ekspor ke semua negara eh kita malah beli dari luar, sepatu, senjata, kita bisa bikin loh,” kata Presiden dalam acara pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, (15/3/2022).

Seharusnya kata Presiden, impor dilakukan untuk barang yang tidak bisa di buat di dalam negeri serta peralatan canggih yang Indonesia belum mampu membuatnya.

Baca juga: Tim Gabungan TNI-Polri Temukan Surat di Lokasi Pembakaran Pesawat Susi Air, Tertanda 17 Oktober 2018

“Kalau yang canggih canggih silakan. Kita mau beli pesawat tempur karena kita belum bisa. Kalau senjata, peluru, kita ini sudah bisa (produksi), apalagi hanya sepatu. Kenapa harus beli dari luar,” kata Presiden.

Dengan semakin terserapnya produk dalam negeri maka akan meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri. Dengan semakin tumbuhnya industri dalam negeri maka harga akan semakin kompetitif.

Presiden mengaku mendapat laporan bahwa penyedia ransum atau makanan bagi prajurit TNI dari dulu sampai sekarang masih dilakukan perusahaan yang sama.

Seharusnya jasa penyedia ransum tersebut semakin banyak agar harganya semakin kompetitif.

“Makanan prajurit. Saya dapat cerita, dibisikin pak Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, ‘pak presiden saya sejak jadi tentara sampai pensiun dan sekarang jadi menteri, penyedia barangnya kok masih sama’. Mestinya semakin banyak penyedia itu semakin baik karena harganya semakin kompetitif. Nanti akan saya cek bener engga,” pungkas Presiden.