Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto menilai bahwa pendidikan politik selalu tertinggal dalam lima Pemilu terakhir.

Dikatakan Arif bahwa partai politik lebih menyukai pemilih yang tidak cerdas.

Adapun pandangan itu disampaikan Arif pada acara diskusi dari Akademi Pemilu dan Demokrasi bertajuk Puasa Memberantas Pelanggaran Pemilu di Jakarta Pusat, Jumat (17/3/2023).

"Saya melihat pendidikan pemilih adalah salah satu yang paling tertinggal dalam lima pemilu terakhir. Partai politik lebih suka pemilihnya tidak cerdas karena itu lebih mudah dibeli lebih mudah dibodohi," kata Arif.

Arif melanjutkan partai-partai politik lupa kalau pemilih tidak berkembang.

Menurutnya partai politik lebih canggih dan bermutu tetapi pemilihnya tidak mengalami peningkatan kualitas.

Baca juga: Pengamat Nilai Pemilu 2024 Akan Hadapi Empat Masalah, Satu di Antaranya Warga Negara Asing Punya KTP

"Jadi sebenarnya meningkatkan kecerdasan pemilih itu bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama. Tetapi juga menjadi kepentingan bersama," tegasnya.

Menurut Arif tidak ada pada penyelanggara, peserta dan pemilih yang tidak berkepentingan untuk meningkatkan kecerdasan pemilih karena muaranya pemenuhan kepentingan masing-masing pihak.

"Tentu ini tidak sesederhana masalah politik karena kita punya kompleksitas politik itu berbanding dengan kompleksitas ekonomi, sosial budaya dan juga lain-lain," kata Arif.

Baca juga: Alif Kamal Optimis Bawaslu Putuskan PRIMA Layak Jadi Peserta Pemilu 2024

"Karena berulangnya penyakit-penyakit dalam pemilu bagi saya sama menunjukkan ada masalah dari penyelenggara pemilu, termasuk dengan penegak hukum yang terlibat di dalam penegakan aturan pemilu," tegasnya.

Selain itu Arif juga menilai bahwa Pemilu 2024 masih akan hadapi masalah yang sama dengan pemilu sebelumnya.

"Saya pikir setiap pemilu kita selalu berhadapan dengan isu yang terus berulang dengan skala yang masif. Dalam lima pemilu yang terdahulu, masyarakat berhadapan setidaknya ada empat hal terkait dengan pemilih. Pertama ada warga yang memiliki hak pilih tetapi ternyata tidak terdaftar," kata Arif.

Arif melanjutkan kedua potensi kemunculan pemilih ganda. Dikatakannya bahwa hal itu hampir setiap pemilu ada.

Baca juga: Bawaslu: Kalau Mau Tunda Pemilu Ubah UUD 1945

"Yang ketiga mereka yang berusia 17 tahun pada masa yang dekat dengan pemilihan itu juga angkanya di 2019 cukup besar. Saya kira itu juga jadi perhatian bagi penyelenggara di pemilu 2024," jelasnya.

Kemudian yang terakhir menurut Arif yakni masalah warga negara asing yang memiliki KTP.

"Lalu yang keempat potensi warga negara asing itu terdaftar sebagai calon pemilih. Belum lama ini muncul masalah warga negara asing di Bali ternyata sebagai dari mereka punya KTP Indonesia dan itu tentunya menjadi perhatian juga bagi penyelenggara," jelasnya.