Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mendorong pengkajian ulang sistem demorasi Indonesia.

Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara peringatan HUT ke-9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di kawasan Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2023).

Mulanya, Bamsoet berbicara soal kelima sila dalam Pancasila. Menurutnya, masyarakat Indonesia telah menjalankan hampir semua sila di Pancasila.

Namun, Bamsoet menyebutkan bahwa Indonesia saat ini belum melaksanakan sila keempat dalam Pancasila tersebut.

Baca juga: Bamsoet: Literasi Digital Jadi Faktor Kunci untuk Sikapi Perkembangan Teknologi

"Apakah kita sudah menunaikan sila keempat?" ucap Bamsoet.

"Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. Ini PR kita bersama," lanjut dia.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini lantas menyebut bahwa dirinya telah mendorong para perguruan tinggi untuk mengkaji kembali sistem demokrasi.

Sebab hingga saat ini, Bamsoet menyebut bahwa dirinya masih mempertanyakan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia.

"Saya juga sudah mendorng para perguruan tinggi untuk mengkaji kembali apakah sistem yang kita jalankan hari ini, demokrasi yang kita jalankan hari ini dengan pemilihan langsung, dengan apa yang terjadi pada hari ini lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya. Ini saya minta dikaji kembali," tuturnya.

Menurut Bamsoet, dalam sila keempat Pancasila, Indonesia menganut sistem yang berlandaskan Kemufakatan kepemimpinan atau keterwakilan.

Baca juga: Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Kiprah Persatuan Pensiunan Indonesia

"Karena jati diri bangsa Indonesia sesungguhnya adalah musyawarah kemufakatan kepemimpinan atau keterwakilan," ucapnya.

"Saya tidak ingin demokrasi yang dianut oleh barat memecah belah bangsa kita," imbuh Bamsoet.

Alasan Bamsoet menyebut dirinya tak ingin demokrasi Indonesia pecah belah, tak lain karena sistem pemilihan yang dinilai kerap menimbulkan perkelahian.

"Pilih lurah berantem, pilih kepala desa berantem, pilih bupati/wali kota berantem, pilih gubernur berantem. Pilih presiden residunya ampe sekarang keterbelahaan itu masih kita rasakan."

"Kita perlu pikirkan bagaimana demokrasi yang cocok bagi Indonesia. Ini PR kita bersama," papar Bamsoet.