Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri merasa kasihan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Eks Wali Kota Solo itu, kata Megawati, semakin kurus lantaran pusing mengurus negara.

Hal tersebut disampaikan Megawati saat menghadiri peringatan HUT ke-9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023).

Awalnya, Megawati mengaku tersenyum melihat ratusan peserta yang menghadiri acara itu menuntut agar pemerintah dapat mengalokasikan 10 persen APBN untuk dana desa.

"Tadi sebelum saya datang, wah teriak-teriak gitu kan, terus pas kapan saya liatin haduh ini ngapain sih buang waktu buang duit. Kalian itu boleh meminta karena ini negara, bangsa ini milik kalian," ucap Megawati.

Baca juga: Kepala Desa Minta 10 Persen APBN untuk Dana Desa, Luhut Binsar Panjaitan Sebut Belum Ada Pembicaraan

Menurutnya, para kepala desa boleh menyuarakan tuntutan.

Tetapi, lanjut dia, harus melihat dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi negara

"Seberapa jauh sih negara kita ini yang namanya dari sisi keuangannya, presiden kita itu. Tadi kan (teriak) Pak Jokowi kan gitu, nah banyak kan, saya lihat wah Pak Jokowi," ujar dia.

"Saya cuma ketawa aja kalau ngeliat itu. Ya boleh begitu, idola itu namanya. Persoalnnya cuma kasianin badannya kan makin kering ya, makin kurus loh," imbuh Ketua Umum PDI Perjuangan ini.

Baca juga: Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Dukung 10 Persen APBN untuk Dana Desa

Presiden kelima RI ini melihat bahwa Jokowi kerap pusing lantaran memikirkan negara.

Ia berkata, negara Indonesia ini susah untuk diurus.

"Karena ininya pusing loh, ngurusin negoro. Negoro ni susah lho dilurus," tutur Mega.

Sebelumnya, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruv Indonesia (Apdesi) meminta pemerintah untuk mengalokasikan 10 persen APBN untuk dana desa. Hal itu disampaikan saat perayaan sembilan tahun UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya berkata, desa telah ada sebelum Republik Indonesia ada. Bahkan, keberadaan desa telah ada sejak ratusan tahun lalu.

Atas dasar itu, ia merasa, bangsa Indonesia memiliki hutang terhadap desa.

Kendati demikian, Surta meminta agar desa tidak dimarjinalkan. Caranya, pembangunan tidak harus dilakukan pada di daerah kota saja.

"Jangan selalu desa di marjinalkan. Bukan perkotaan saja yang harus dibangun. Tetapi di desa harus jadi garda terdepan sekarang, tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Semua itu jawabannya adalah dana desa. Sepakat? jadi 10 persen ke depan harga mati dana desa dari APBN. Setuju?" terang Surta dalam sambutan perayaan 9 tahun UU Desa, di Area GBK, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023).