TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kajian bersama Puskapol UI dan Election Corner UGM menemukan masih rendahnya akun media sosial (medsos) lembaga penyelenggara pemilu menghadapi wacana penundaan pemilu.  

Direktur Puskapol UI, Hurriyah, wacana penundaan pemilu ini belum secara signifikan melibatkan lembaga penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

"Terlihat betapa masih terbatasnya peran penyelenggara pemilu dalam mengolah wacana publik terkait penundaan pemilu," kata Hurriyah dalam keterangannya, Rabu (22/3/2023).

Hal ini cukup mengkhawatirkan, lanjutnya, mengingat momentum isu atau wacana dapat beralih secara cepat di medsos Twitter.

Hurriyah juga menjelaskan KPU baru mulai terlibat dalam wacana penundaan pemilu setelah adanya Putusan PN Jakarta Pusat. Keterlibatan ini tidak terlepas dari penolakan KPU atas putusan ini dan adanya banding yang dilakukan oleh KPU. 

Namun pemberitaan terkait banding ini masih cukup sedikit. Dalam linimasa pemberitaan terkait integritas pemilu', perbincangan yang menguat tercatat setidaknya empat kali. 

Adapun puncak perbincangan terjadi pada 19 September 2022 (68 tweets) . Hal itu juga dipicu oleh pemberitaan terkait saling serang 'Demokrat-PDIP: Setelah SBY Turun Gunung Cium Aroma Rekayasa Pemilu 2024.'

Atas hal ini Puskapol UI dan Election Corner UGM mendorong KPU dan Bawaslu mengambil langkah lebih aktif secara kelembagaan, untuk turut mengarahkan wacana publik tentang pemilu di Indonesia. 

KPU perlu menguatkan cara komunikasi di media massa dan media sosial, untuk mengimbangi upaya-upaya sejumlah kalangan seperti penyebaran wacana penundaan pemilu yang bisa menggerogoti kepercayaan publik pada demokrasi elektoral di Indonesia. 

Baca juga: Kajian Puskapol UI dan Election Corner UGM: Isu Penundaan Pemilu Dipengaruhi oleh Akun Influencer

Terkhusus KPU, juga diminta harus lebih banyak muncul dengan pernyataan kelembagaan, yang didukung oleh data yang kuat.