TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Alasan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengadakan rapat koordinasi di hotel bintang lima mendapat kritikan dari dua eks pegawai.

Sebagaimana diketahui, KPK menggelar 'Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP Tahun 2023' di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/3/2023).

Firli Bahuri beralasan dampak pandemi membuat hotel-hotel sepi dan banyak pegawai hotel yang kehilangan pekerjaan. 

Oleh karena itu, tujuannya menggelar acara di hotel untuk mendukung pemulihan ekonomi rakyat.

Menurut mantan pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap, seharusnya KPK tidak menggelar rapat di hotel bintang empat atau lima jika ingin mendukung ekonomi rakyat.

Eks Ketua Wadah Pegawai KPK itu juga meminta Firli tidak banyak beretorika.

"Kalo dukung ekonomi rakyat, kenapa nggak gunain kelas di bawahnya misal bintang 4/3?"

"Sudahlah tak perlu beretorika, jika memang butuh tempat yg fasilitas lengkap apalagi sesuai standart biaya umum&ngga ada larangan bintang 5,anggaran cukup,ya laksanakan saja," cuit Yudi dalam akun Twitternya, @yudiharahap46, dikutip Rabu (22/3/2023).

Sementara, Hotman mengatakan saat ini kondisi Indonesia telah normal, sehingga menurutnya, acara yang digelar di hotel bukan lagi untuk menghidupkan perhotelan.

Hotman juga menyinggung karakter pimpinan KPK saat ini. 

Ia menilai pimpinan KPK saat ini tidak malu menjual integritas meski melanggar kode etik.

"Mual baca berita ini. Saat ini kondisi dah normal,jd buat acara di hotel2 bukan lg utk hidupkan perhotelan. Tp itulah karakter pimpinan Kpk saat ini. Ntar jg tak ada malunya orang2 ini jual2 integritas,walau mrk trbukti langgar kode etik area integritas," cuit @hotmantmb.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, pihaknya sengaja menggelar rapat di salah satu hotel bintang lima tersebut.

Menurut dia, apa yang dilakukannya murni demi kepentingan rakyat.

“Dalam rangka pendukung, penyokong perekonomian masyarakat bukan sok-sokan. Enggak, enggak saatnya lagi kita sok-sokan, murni untuk kepentingan masyarakat,” kata Firli di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/3/2023).

Rapat ini turut dihadiri sejumlah lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan kepala daerah.

Dalam rapat tersebut, KPK meluncurkan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023.

Firli mengatakan, selama pandemi Covid-19, tidak sedikit hotel yang tutup sehingga hal itu turut memberikan dampak terhadap orang-orang yang bekerja di dalamnya. 

Padahal, karyawan hotel itu memiliki anak, istri, bahkan cucu yang harus dihidupi.

Ia berdalih, keputusan memilih hotel bintang lima sebagai lokasi rapat koordinasi salah satunya bertujuan untuk memberi sedikit andil kepada negara dan masyarakat.

“Supaya belanja masyarakat bisa meningkat, karena itu kita adakan kegiatan di tempat ini,” ujarnya.

Firli merasa perlu menjelaskan alasan pihaknya memilih hotel bintang lima sebagai lokasi rapat koordinasi karena mungkin akan menjadi ditanyakan oleh pihak lain.

“Siapa tau nanti kan nanya kan, lho KPK sekarang acaranya di hotel ya, siapa tahu Bu ya, dua tahun Pak hotel tutup, Pak,” tutur Firli.

Sebagaimana diketahui, KPK menggelar rapat koordinasi kegiatan Peluncuran Indikator MCP Tahun 2023.

Acara tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, Kepala BPKP, M. Yusuf Ateh, dan Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko.

Acara tersebut juga dihadiri gubernur hingga bupati dan wali kota dari berbagai daerah.(*)