TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Dua kali batal rencana deklarasi koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) atau Koalisi Perubahan.

Catatan Tribunnews.com, deklarasi pertama sedianya akan digelar pada 10 November 2022 atau bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Usulan ini diajukan Partai Nasdem.

Namun deklarasi tersebut batal dilakukan setelah usulan Nasdem tak mendapat sambutan dari anggota koalisi lainnya yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Deklarasi kedua rencananya diadakan kemarin, Kamis (23/3/2023), namun lagi-lagi batal.

Lalu apa penyebab dua kali rencana deklarasi itu batal dilakukan?

Baca juga: Batal Kemarin, Demokrat Ngaku Sudah Siap Deklarasi Piagam Koalisi Perubahan Usung Anies

Berikut dirangkum Tribunnews.com, Jumat (24/3/2023) dari berbagai sumber:

Penyebab Deklarasi Pertama Batal

Dikutip dari Kompas.com, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebutkan deklarasi pada 10 November 2022 ditunda karena dua parpol calon mitranya itu masih harus menempuh mekanisme internal partai sebelum memutuskan untuk mengusung Anies.

Lain lagi pendapat petinggi PKS.

PKS mengaku batalnya koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Demokrat dan Partai Nasdem yang rencananya digelar10 November 2022 dan bertepatan dengan hari pahlawan ternyata disebabkan soal oligarki politik.

Ketua Dewan Pimpinann Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera lantas menyebutkan alasannya yakni mereka melakukan perlawanan terhadap oligarki yang saat ini kuasai sistem pemilu.

Lebih spesifik, Mardani menyebut soal perlawanan terhadap oligarki menjadi salah satu alasan deklarasi Koalisi Perubahan tertunda.

Mardani juga mengaku saat ini pihaknya tengah menggalang format gerakan. Pihaknya tidak menginginkan keterlibatan pemodal besar dalam koalisinya.

“Kami di Koalisi Perubahan lagi coba, kenapa agak lama? Bocoran sedikit, kami lagi lawan oligarki, ini enggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita,” kata Mardani dalam diskusi yang digelar Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2022) dikutip dari Kompas.TV.

Mardani lantas mengatakan, oligarki politik merupakan salah satu penyakit demokrasi di Indonesia yang timbul akibat tingginya biaya politik.

Menurutnya, informasi terkait ongkos kontes politik tingkat daerah yang harus dikeluarkan telah banyak beredar.

Anggota Komisi II DPR RI ini menyebutkan, ketika pihaknya menerima bantuan dari oligarki maka kerja-kerja politik akan terganggu.

Ia juga menyebutkan, oligarki kerap bermain di dua kaki dan harus dilawan. Meskipun ia tidak spesifik menyebutkan siapa dan bagaimana oligarki tersebut.

“Oligarki politik ini kadang-kadang dia mainnya dua kaki, ini harus dilawan,” tutur Mardani.

Penyebab Deklarasi Kedua Gagal

Kemarin atau tepatnya pada 22 Maret 2023, koalisi pengusung Anies tersebut kembali mengumumkan agenda deklarasi.

Namun, lagi-lagi rencana tersebut gagal.

Deklarasi batal dilakukan pada 22 Maret karena waktunya terlalu malam dan menjelang hari pertama Ramadhan.

“Kebetulan semalam shalat tarawih malam pertama Ramadhan. Maka, dari segi waktu belum memungkinkan deklarasi piagam koalisi,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didik Mukrianto saat dikonfirmasi, Kamis (23/3/2023).

Meski begitu, ketiga parpol mengeklaim tak ada persoalan soliditas yang menyebabkan deklarasi urung dilakukan.

Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengeklaim deklarasi Koalisi Perubahan hanya terganjal masalah teknis.

“Secara teknis kemalaman. Nanti malah ada kesan seolah-olah buru-buru, padahal tidak ada yang diburu-buru,” ucap dia.

Dipastikan di Bulan Ramadan

Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief mengatakan, Koalisi Perubahan sudah sepakat soal cawapres diserahkan kepada bakal capres Anies Baswedan.

Hal ini tertuang dalam nota kesepahaman yang disepakati ketiga partai.

Diketahui, Koalisi Perubahan itu terdiri dari gabungan partai politik (parpol), yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS. Ketiga parpol itu sepakat untuk mengusung Anies di pesta demokrasi nanti.

Andi menjelaskan ketiga parpol itu akan menggelar deklarasi bersama di bulan Ramadan. Namun, ia enggan menjelaskan lebih detail ihwal waktu pastinya.

"Dalam bulan Ramadan ini (deklarasi Koalisi Perubahan). Itu yang sudah direncanakan tim kecil dan pimpinan ketiga partai," kata Andi kepada wartawan, Jumat (24/3/2023).

Andi menyebut, dalam nota kesepahaman itu telah disepakati kalau ketiga parpol tak akan merecoki urusan cawapres Anies.

"Mengapa? Karena sudah terjadi kesepakatan dalam piagam koalisi. Termasuk siapa cawapresnya," katanya.

Ia mengaku tak mengetahui siapa sosok pendamping Anies nantinya.

"Siapa cawapresnya? Terserah capres Anies Baswedan menentukan dan mendeklarasikannya," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman menyampaikan bahwa isi nota kesepahaman Koalisi Perubahan secara umum terkait kesepakatan ketiga partai mendukung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden 2024 mendatang.

"Yang utama 3 partai sepakat dukung Anies Baswedan sebagai capres 2024," ujar Sohibul seperti dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (23/3/2023).

Di sisi lain, kata Sohibul, isi nota kesepahaman tersebut berkaitan juga dengan kesepakatan ketiga parpol menyerahkan penunjukan bakal calon wakil presiden (Bacawapres) kepada Anies Baswedan.

"Iya ada, 3 partai sepakat soal cawapres diserahkan kepada capres," katanya.

Sumber: Kompas.TV/Kompas.com/Tribunnews.com