TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk impor beras sebanyak 2 juta ton sampai akhir Desember 2023.

Hal itu sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan tersebut.

Dari kuota impor tersebut, tahap pertama Bulog diperintahkan untuk segera mengimpor 500 ribu ton beras.

Kebijakan impor beras ini, tertuang dalam surat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Republik Indonesia tertanggal 24 Maret 2023 terkait Penugasan Pengadaan CBP dari Luar Negeri.

Salinan surat itu ditandatangani oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

Permintaan impor beras tersebut, merupakan tindak lanjut dari hasil rapat internal bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan topik ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idul Fitri 1444 H.

"Kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton, sampai dengan akhir Desember 2023."

"Pengadaan 500 ribu ton pertama agar dilaksanakan secepatnya," dikutip dalam salinan surat itu, Senin (27/3/2023).

Kemudian, dijelaskan tambahan pasokan beras tersebut dapat digunakan untuk program stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) beras, pada 21.353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya.

"Pengadaan beras dari luar negeri tersebut agar tetap menjaga kepentingan produsen dalam negeri, serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good govermence) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis salinan surat tersebut.

Lebih lanjut, Arief juga menegaskan, Perum Bulog untuk memaksimalkan hasil panen dalam negeri selama masa panen raya.

"Sejalan dengan hal tersebut kami menugaskan Perum Bulog untuk tetap mengoptimalkan penyerapan hasil produksi dalam negeri, terutama selama masa panen raya Maret-Mei 2023," lanjutnya.

Jokowi Heran Harga Beras Tak Turun

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku heran harga beras di dalam negeri tidak kunjung turun, padahal sudah memasuki panen raya.