Namun, dirinya menegaskan akan senantiasa mengikuti instruksi pemerintah pusat terkait hal ini.

"Tapi saya selaku Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan Sami'na Wa Atho'na terhadap pemerintah pusat. Kalau kata pemerintah pusat A, kami akan melakukan," tandasnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespons soal langkah Gubernur Bali I Wayan Koster yang bersurat ke Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menolak Timnas Israel U-20 bermain di Bali dalam perhelatan Piala Dunia U20.

Diketahui, ada 6 venue resmi untuk pertandingan selama Piala Dunia U-20 pada Juni nanti.

Keenamnya yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (Jakarta), Stadion Jakabari (Palembang), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Manahan (Solo), Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya), dan Stadion I Wayan Dipta (Bali).

Ganjar mengatakan bahwa dirinya menyerahkan semua itu ke PSSI.

“Udah itu biar diurus sama PSSI, PSSI suruh ngurus itu suruh beresin,” kata Ganjar di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2023)

Gubernur Bali I Wayan Koster menolak kedatangan Timnas Israel pada Piala Dunia U-20 tahun 2023 yang berlangsung di Indonesia.

Atas penolakan ini, I Wayan Koster mengirimkan surat yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Surat tersebut berisi tentang penolakan keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U20 2023.

Seperti diketahui event akbar sepak bola dunia itu, Indonesia mengajukan 6 venue pertandingan salah satunya merupakan Stadion I Wayan Dipta di Gianyar, Bali.

Dilansir dari Kompas TV, dalam surat bernomor T.00.426/11470/SEKRET, Wayan Koster memohon kepada Menpora untuk melarang Israel bertanding di Piala Dunia 2023.

“Kami mohon agar Bapak Menteri mengambil kebijakan untuk melarang tim dari negara Israelikut bertanding di Provinsi Bali,” kata dia dalam surat tersebut, dikutip Selasa (21/3/2023).

"Kami, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan menolak keikutsertaan tim dari negara Israeluntuk bertanding di Provinsi Bali," tulis isi surat yang ditandatangani I Wayan Koster pada 14 Maret 2023.

Ia menyebut bahwa kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut Pemerintah Indonesia. Di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional.

"Kami menyampaikan sudut pandang bahwa kebijakan politik Israel terhadap Palestina yang ditak sesuai dengan kebijakan politik Pemerintah Republik Indonesia, yang sampai saat ini masih menjadi masalah serius politik regional," bunyi surat tersebut.

“Serta tidak adanya hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Israel,” katanya.