KPK menduga Ben menerima fasilitas dan sejumlah uang dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemkab Kapuas termasuk dari beberapa pihak swasta.

Sedangkan, Ary diduga aktif turut campur dalam proses pemerintahan antara lain dengan memerintahkan beberapa Kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan barang mewah.

Lembaga antirasuah menyebut sumber uang yang diterima Ben dan Ary berasal dari berbagai pos anggaran resmi yang ada di SKPD Pemkab Kapuas.

"Fasilitas dan sejumlah uang yang diterima kemudian digunakan BBSB antara lain untuk biaya operasional saat mengikuti pemilihan Bupati Kapuas, pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah termasuk untuk keikutsertaan AE yang merupakan istri BBSB dalam pemilihan anggota legislatif DPR RI di tahun 2019," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (28/3/2023).

Selain menerima uang dan fasilitas dari para SKPD, KPK menduga Ben juga menerima duit terkait pemberian izin lokasi perkebunan di Kabupaten Kapuas. Ben diduga menerima uang dari pihak swasta.

KPK menduga Ben juga meminta pada beberapa pihak swasta untuk menyiapkan sejumlah massa saat mengikuti pemilihan Bupati Kapuas, pemilihan Gubernur Kalteng, dan istrinya saat maju dalam pemilihan anggota DPR RI.

"Mengenai besaran jumlah uang yang diterima BBSB dan AE sejauh ini sejumlah sekitar Rp8,7 miliar yang antara lain juga digunakan untuk membayar dua lembaga survei nasional," ungkap Johanis.

Kredit foto: TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN