TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Latar belakang diungkapnya transaksi janggal senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan dipertanyakan oleh sejumlah Anggota Komisi III DPR RI.

Hal itu dipertanyakan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Komite TPPU pada Rabu (29/3/2023).

Menjawab hal tersebut, Menko Polhukam RI selaku Ketua Komite TPPU Mahfud MD menceritakan obrolannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Obrolan tersebutlah yang kemudian menjadi latar belakang diungkapnya transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.

Mahfud menceritakan sekira sebulan lalu, ia diajak Presiden untuk pulang ke Jakarta dalam satu pesawat usai menghadiri acara Harlah 1 Abad NU di Sidoarjo.

Dalam penerbangan tersebut, kata Mahfud, keduanya membahas turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya saat RDPU bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu (29/3/2023) malam.

"Sebulan lalu ketika ada acara 1 Abad NU di Sidoarjo, saya diajak pulang bersama Presiden di pesawat dari Surabaya. Karena apa?"

"Membahas indeks persepsi korupsi. Presiden pada waktu itu, agak marah kenapa kok indeks persepsi korupsi kita itu turun dari 38 menjadi 34," kata Mahfud.

"Saya lapor ke presiden saya sudah mengundang Transparency International. Saya sudah mengundang Litbang Kompas. Saya lapor ke presiden saya sudah mengundang partnership-partnership untuk minta data kenapa ini turun," sambung dia.

Mahfud kemudian menjelaskan hal yang menyebakan indeks tersebut turun adalah korupsi di bea cukai dan perpajakan.

Selain itu, kata dia, penyebab lainnya adalah facilitation payment di berbagai pelayanan publik.

Sehingga, ia pun menyampaikan ke Presiden bahwa hal tersebutlah masalah yang paling besar yang membuat indeks persepsi korupsi Indonesia anjlok.

Selain itu, kata dia, menurut Trasparency International Indonesia korupsi paling besar juga terjadi di DPR.