Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  Hasil riset opini publik di 78 Daerah Pemilihan (Dapil) di Indonesia yang dilakukan PolMark Research Center pada tanggal 23 Januari – 17 Maret 2023, mencatat sejumlah masalah mendesak yang harus diatasi Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) menjelang Pemilu 2024.

Masalah yang paling mendesak untuk diatasi tersebut adalah kemiskinan (35,7 persen), kenaikan harga bahan pokok (31,7%), korupsi (9%), lapangan kerja (8,1%), dan penegakan hukum yang adil (3,5%).

Survei ini dilakukan kepada 62.840 responden. Hasil survei disampaikan langsung oleh Founder dan CEO PolMark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah di Hotel Akmani, Jakarta, Kamis (30/3/2023).

"Dari pertanyaan yang kami berikan terkait masalah mendesak apa yang perlu diatasi, maka yang mereka pikirkan adalah lingkungan sekitar. Ternyata jawabannya adalah 35,7% mengatakan kemiskinan. Banyaknya warga yang ada dibawah garis kemiskinan. Jadi isu pertama menjelang Pemilu 2024 itu kemiskinan," ujarnya.

PolMark juga mencatat masalah lain, namun angkanya dibawah 5%, seperti masalah pemerataan infrastruktur (2,1%), diskriminasi SARA (2,1%), kualitas pendidikan (1,9%), akses layanan kesehatan (1,1%), persatuan (0,4%), perbedaan pandangan (0,3%), hingga terorisme (0,2%).

Dari tiga isu yang ditanyakan kepada responden, Eep mengatakan masalah kesulitan hidup sangat tergambarkan.

Baca juga: Pengamat Nilai Usulan PAN dan PPP soal Capres Non-kader Buka Jalan Golkar Gabung KKIR atau KPP

Sebanyak 65,3 % responden mengatakan dirinya dan anggota keluarganya mengalami penurunan pendapatan dan penghasilan.

Sebanyak 48,6% responden mengaku keadaan ekonomi dirinya dan keluarganya menjadi lebih buruk.

Selain itu, 29,6% mengaku dirinya dan keluarganya kehilangan pekerjaan.

"Jadi menurun pendapatan, memburuk ekonomi, dan hilang pekerjaan, itu adalah 3 isu yang amat menonjol menjelang Pemilu 2024. Dan ini bukan hanya isu yang tergambarkan secara nasional, itu juga bisa terpetakan dengan sangat mudah menyangkut masing-masing wilayah," ujarnya.

Pemilu 2024 akan berlangsung setelah dunia dilanda pandemi Covid-19, dimana masyarakat berupaya bangkit di tengah kesulitan ekonomi.

Dengan pengantar pandemi, Indonesia juga dihadapkan dengan resesi dunia yang serius dan kesulitan hidup menjadi implikasinya.

Sehingga, menurut Eep, wajar jika isu kemiskinan hingga kehilangan pekerja menjadi isu yang mendominasi keadaan ekonomi sehari-hari pemilih.

"Kita tau teknis Pemilu bisa kita percepat perubahannya, kalau ingin diubah. Tapi keadaan hidup orang tidak bisa secepat itu berubah. Karena itu 2024 tampaknya masih akan ditandai dengan kesulitan hidup yang sangat tegas," ujarnya.