TRIBUNNEWS.com - PDIP bereaksi setelah Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Sebelum FIFA resmi mengumumkan soal penghapusan Indonesia, PDIP lewat Ketua DPP PDIP Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME, Hamka Haq, serta sejumlah kadernya menyatakan penolakan terhadap Timnas Israel.

Diketahui, kader PDIP yang terang-terangan menolak kehadiran Timnas Indonesia adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali, I Wayan Koster.

Penolakan tersebut disampaikan berdasarkan prinsip Presiden pertama RI, Ir Soekarno, yang tak mengakui negara Israel sebelum memerdekakan Palestina.

Penolakan terhadap Timnas Israel ini, diduga membuat FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Meski demikian, FIFA tak merinci sejara detail alasannya menghapus Indonesia.

Baca juga: Duduk Perkara Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, FIFA Singgung Kondisi Tanah Air

"Menyusul pertemuan antara Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, hari ini (Rabu), FIFA telah memutuskan, karena keadaan sekarang, menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023," bunyi pengumuman FIFA, Rabu (29/3/2023), dikutip dari laman resminya.

Menanggapi batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, PDIP mengaku kecewa.

Partai merah berlogo banteng ini kini justru menyalahkan Persatuan Seluruh Sepak Bola Indonesia (PSSI).

Politisi PDIP, Hendrawan Supratikno, menilai lobi-lobi yang dilakukan PSSI terhadap FIFA terlalu lemah hingga federasi sepak bola internasional ini membatalkan status Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Padahal, kata Hendrawan, partainya telah memberi peringatan pada pemerintah sejak Agustus 2022, agar laga Timnas Israel tak digelar di tanah air.

Tak hanya itu, Hendrawan juga mengatakan partainya telah memberi solusi terkait penolakan hal itu, yakni meminta laga Timnas Israel dilakukan di negara tetangga.

"Kami menyayangkan pembatalan event besar tersebut. Lobi-lobi PSSI terasa lemah atau tumpul," ujar Hendrawan saat dimintai konfirmasi, Kamis (30/3/2023), dikutip dari TribunVideo.com.

"Padahal sudah lama, sejak Agustus 2022, kami mengingatkan konsekuensi keikutsertaan Israel. Dari awal kami mengusulkan untuk pertandingan yang diikuti Israel dilakukan di LN, negara tetangga, karena kita dalam posisi sebagai Ketua ASEAN," sambungnya.

Lebih lanjut, Hendrawan mengingatkan partainya menolak Timnas Israel karena berdasarkan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019.

"Salah satu dasarnya adalah Permenlu 3/2019 Bab X," imbuhnya.

Ganjar dan Koster juga Kecewa

Reaksi kecewa soal Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 juga disampaikan Ganjar Pranowo dan I Wayan Koster.

Ganjar mengungkapkan, kecewa yang dirasakannya lantaran Jawa Tengah telah melakukan persiapan Piala Dunia U-20 sejak awal.

Baca juga: Perjalanan Panjang Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, tapi Berujung Gagal

Meski demikian, ia berharap akan ada keputusan baik untuk semua pihak terkait sikap FIFA pada PSSI.

"Kecewa lah, kita sudah menyiapkan sejak awal kok," kata Ganjar usai menghadiri acara sosialisasi perubahan roadmap RB 2020-2024, Kamis (30/3/2023).

"Tunggu keputusan satu tahap lagi, kalau bahasa Mas Gibran di tweet-nya ada plan b dan plan c. Mudah-mudahan ada keputusan yang baik untuk kita semua," lanjutnya.

Di sisi lain, Koster lewat keterangan tertulisnya, mengaku sangat berharap Piala Dunia U-20 bisa digelar di Bali.

Saat menyampaikan penolakan atas Timnas Israel, Koster tidak berharap FIFA akan menghapus Indonesia.

Tetapi, Koster kembali menyinggung soal amanat Ir Soekarno terkait Israel yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

"Sebagai pecinta bola, saya sebagai Gubernur Bali sesungguhnya sangat mengharapkan Piala Dunia U-20 dilaksanakan di Bali. Namun, event ini tidak bisa dipisahkan dari prinsip kemanusiaan, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan Bung Karno."

"Oleh karena itu, saya juga tidak berharap atas keputusan FIFA yang membatalkan Piala Dunia U-20 di Indonesia, meskipun pemerintah pusat telah berupaya keras melakukan komunikasi dengan Presiden FIFA," ujarnya, Kamis.

Sebelumnya, Ganjar dan Koster tegas menyatakan menolak Timnas Israel berlaga di Indonesia beberapa waktu lalu.

Penolakan ini disampaikan mengingat amanat Ir Soekarno atas aksi penjajahan yang dilakukan Israel dan Palestina.

Konsisten Timnas Israel

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak Timnas Israel, tak akan berubah.

Ia mengatakan, penolakan tersebut adalah hal fundamental dalam menyuarakan kemanusiaan.

"Apa yang kami sampaikan adalah hal yang fundamental guna menyuarakan kemanusiaan dalam hubungan antarbangsa dengan menolak kehadiran Israel serta potensi kerentanan sosial dan politik yang akan ditimbulkan oleh kehadiran Timnas Israel," ujar Hasto dalam keterangannya, Kamis.

Baca juga: Elektabilitas Ganjar Pranowo Dinilai Bakal Terpengaruh Gara-gara Batalnya Piala Dunia U20 di RI

Hasto mengungkapkan, penolakan PDIP terhadap Timnas Israel memiliki landasan kuat secara konstitusi dan historis, bukan karena kehendak politik.

Ia pun mengingatkan para pendukung Timnas Indonesia soal sejarah kebangsaan.

Lantaran, Stadion Gelora Bung Karno (GBK) lahir sebagai penolakan terhadap Israel.

"Sikap kami ini sama dengan FIFA ketika mencoret Rusia dari babak playoff Piala Dunia, jadi ada presedennya," tegasnya.

Kendati demikian, Hasto mengatakan partainya turut menyesalkan sikap FIFA yang menghapus nama Indonesia.

Namun, menurutnya hal ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak.

Ia juga mengucapkan terima kasih pada PSSI yang telah berusaha melobi FIFA terkait solusi pelaksanaan Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia, meski menemui kegagalan.

"PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih atas upaya pemerintah dan pengurus PSSI saat ini yang sudah mencoba dengan keras untuk mencari solusi dengan melobi FIFA," pungkasnya.

Aturan soal Sikap Indonesia pada Israel

Diketahui, Hamka Haq sebelumnya mengatakan dasar penolakan PDIP pada Timnas Israel adalah Permenlu Nomor 3 Tahun 2019.

Ada dua pasal dalam Permenlu tersebut yang membahas soal sikap Indonesia pada Isral, yaitu Pasal 150 dan 151 dalam BAB X.

Berikut bunyinya, dikutip dari e-ppid.kemlu.go.id:

Pasal 150

Sampai saat ini Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, dan menentang penjajahan Israel atas wilayah dan bangsa Palestina, karenanya Indonesia menolak segala bentuk hubungan resmi dengan Israel.

Baca juga: Kecewa Gagal Main di Piala Dunia U20, Rabbani Tasnim: Kita Tak Tahu Politik, Kita Cuma Mau Main Bola

Pasal 151

Dalam melakukan hubungan dengan Israel kiranya perlu diperhatikan prosedur yang ada dan selama ini masih berlaku:

a. tidak ada hubungan secara resmi antara Pemerintah Indonesia dalam setiap tingkatan dengan Israel, termasuk dalam surat menyurat dengan menggunakan kop resmi;

b. tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat resmi;

c. tidak diizinkan pengibaran/penggunaan bendera, lambang, dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia;

d. kehadiran Israel tidak membawa implikasi pengakuan politisi terhadap Israel;

e. kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa;

f. otorisasi pemberian visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi. Visa diberikan dalam bentuk afidavit melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Igman Ibrahim/Reynas Abdila, TribunBali.com/Ni Luh Putu Wahyuni Sari, TribunVideo.com)