TRIBUNNEWS.COM - Inilah sosok Kolonel Laut (P) I Made Wira Hady Arsanta yang ditunjuk menjadi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) baru menggantikan Laksamana Pertama (Laksma) TNI Julius Widjojono yang kini menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kasuspen).

Sebelumnya diketahui bahwa Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menerbitkan surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/338/III/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada Rabu (29/3/2023).

Dalam salinan dokumen yang terkonfirmasi pada Jumat (31/3/2023) tersebut diketahui terdapat 219 nama perwira TNI.

Salah satunya yakni nama Kolonel Laut (P) I Made Wira Hady Arsanta yang berganti jabatan menjadi Kadispenal.

Kolonel Laut (P) I Made Wira Hady Arsanta sebelumnya menjabat sebagai Kepala Operasi Pengajaran (Kaopsjar) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal).

Lantas seperti apakah sosoknya?

Baca juga: Mutasi 219 Perwira TNI: Ini Deretan Pejabat di BIN dan BAIS yang Ganti Posisi

Berikut sosok Kolonel Laut (P) I Made Wira Hady Arsanta yang ditunjuk menjadi Kadispenal yang baru:

Kolonel Laut (P) I Made Wira Hady Arsanta merupakan lulusan AAL-39 tahun 1993.

Sebelumnya, ia diketahui dinas di Diskomlekal Mabesal sebagai Kasubdis Bangkom.

Kolonel Laut (P) I Made Wira Hady Arsanta juga pernah dianugerahi sebagai Dosen Organik Terbaik dan Tenaga Kependidikan Terbaik ketika di Seskoal.

Pernah Beri Pembelakan Latihan Pengamanan Pemilu dan Pilpres

Dilansir tni.mil.id, ketika masih menjabat sebagai Wakil Komandan Lantamal III Jakarta, Kolonel Laut (P) I Made Wira Hady Arsanta memberikan pembekalan latihan pengamanan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden.

Hal tersebut dalam rangka mendukung tugas pokok TNI yang diikuti Personel Militer di Gedung Serbaguna, Jalan Gunung Sahari No.2 Ancol, Jakarta Utara pada Jumat, 1 Februari 2019 silam.

Kolonel Laut (P) I Made Wira Hady Arsanta mengingatkan kepada anggotanya kala itu agar senantiasa menjaga netralitas TNI selama berlangsungnya Pilpres dan harus siap dikerahkan kapanpun juga jika nanti diperlukan untuk keperluan pengamanan Pilpres saat itu.