Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Survei PolMark Terbaru: Kemiskinan Hingga Sulitnya Dapat Pekerjaan Bayangi Pemilu 2024

Survei dilakukan PolMark Research Center (PRC), pusat riset yang bernaung di bawah PolMark Indonesiapewawancara/surveyor PRC di seluruh Indonesia

Penulis: Gita Irawan
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Survei PolMark Terbaru: Kemiskinan Hingga Sulitnya Dapat Pekerjaan Bayangi Pemilu 2024
Tribunnews.com/Gita Wiryawan
Founder dan CEO PolMark Indonesia Eep Saefulloh Fatah memaparkan hasil survei opini publik di 78 Daerah Pemilihan (Dapil) di Indonesia pada 23 Januari sampai 17 Maret 2023 yang dilakukan PolMark Research Center-PolMark Indonesia. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Founder dan CEO PolMark Indonesia Eep Saefulloh Fatah mengatakan berdasarkan hasil agregar dari 78 survei terbaru yang dilakukan pihaknya, dapat diperkirakan bahwa Pemilu 2024 akan dilakukan di tengah kesulitan hidup yang amat sangat tegas.

Eep mengatakan hal tersebut di antaranya karena Pemilu 2024 "diantarkan" oleh situasi pandemi dan resesi global yang berimplikasi pada kesulitan hidup.

Pertanyaan yang diajukan dalam survei adalah di tempat Ibu/Bapak/saudara tinggal masalah apakah yang paling mendesak untuk diatasi?

"Dan ternyata jawabannya adalah 35,7 persen mengatakan kemiskinan. Banyaknya warga yang berada di bawah garis kemiskinan. Jadi isu pertama menjelang pemilu 2024 ini adalah kemiskinan," kata Eep di The Akmani Hotel Jakarta pada Kamis (30/3/2023).

Kedua, lanjut dia, adalah harga-harga kebutuhan pokok yang terus meningkat yakni 31,7%.

Berikutnya, kata dia, adalah korupsi yang merajalela sebanyak 9%.

Berita Rekomendasi

Lalu yang keempat, kata dia, adlah sulit mendapatkan pekerjaan yakni sebanyak 8,1%.

Baca juga: Turunkan Kemiskinan Jateng dengan Dana Zakat, Cara Ganjar Ditiru Banyak Provinsi

"Kalau kita diminta menyebutkan empat isu pokok dalam pemilu 2024 maka bisa kita sebutkan dengan meyakinkan bahwa inilah empat isu pokok itu," kata dia 

"Yang lain ada masalah-masalah lain seperti penegakan hukum. Tapi angkanya di bawah itu 3,5%," sambung dia.

Paparan tersebut diklaim sebagai laporan ringkas sebagian sangat kecil dari data-data hasil agregasi Survei-survei Daerah Pemilihan (Dapil).

Sebanyak 77 Survei Dapil diadakan dari 23 Januari sampai dengan 19 Maret 2023. 

Lalu satu Survei Dapil lagi diadakan lebih awal, yaitu 26 Oktober sampai dengan 3 November 2022. 

Secara keseluruhan, data yang dipaparkan Eep merupakan Agregat Data 78 Survei Dapil.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas