TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turut berduka dan menyayangkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 setelah dicabut secara resmi oleh FIFA pada 29 Maret 2023.

"Kerja keras timnas Indonesia dan pemerintah Indonesia mengharumkan nama Indonesia melalui ajang olah raga sepak bola justru dijegal oleh campur aduknya politik dengan olah raga," ujar Francine Widjojo, Direktur LBH PSI, dalam keterangannya, Sabtu (1/4/2023).

Menurut dia penolakan kepala daerah dalam waktu penyelenggaraan yang tinggal sebentar lagi ini berpotensi melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) seperti asas kecermatan, kehati-hatian, maupun kemanfaatan.

"Ini kerugian berjamaah bagi rakyat Indonesia,” sesal Francine Widjojo.

Baca juga: Piala Dunia U20 Batal di Indonesia, Siapa yang Diuntungkan Secara Politik?

Piala Dunia U-20 2023 rencananya digelar tanggal 20 Mei – 11 Juni 2023 di Indonesia.

Atas pembatalannya menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, Indonesia juga berisiko mendapat sanksi dilarang bermain oleh FIFA di ajang internasional.

Insiden ini juga bisa menutup peluang Indonesia menjadi tuan rumah dari perlombaan olah raga internasional lainnya.

“Renovasi 5 stadion dan puluhan lapangan agar sesuai standar FIFA menelan Rp 175 miliar. Dana sebesar ini bisa dialihkan untuk prioritas lain, misalnya BPJS Kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Pembelajaran mahal ini seharusnya membuka mata kita akan arti kemanusiaan yang sesungguhnya,” ungkap Francine.