Jokowi Sebut Pertemuannya dengan Para Ketua Umum Parpol di DPP PAN Tak Bahas Reshuffle Kabinet
Pertemuan ini juga turut untuk mengajak kerjasama dengan seluruh partai politik dan membangun suasana politik sehat dan sejuk.
Penulis: Naufal Lanten
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kehahadirannya dalam acara Silaturahmi Ramadan yang diselenggarakan di DPP PAN, Jakarta Selatan, tidak membahas wacana kocok ulang atau reshuffle menteri di kabinet.
Hal itu disampaikannya saat konferensi pers bersama sejumlah ketua umum parpol usai menghadiri acara tersebut, Minggu (2/4/2023).
Baca juga: Jokowi Berseloroh Zulkifli Hasan Ingin Diajak Kunjungan Kerja Seperti Prabowo
“Tidak ada,” singkatnya kepada wartawan.
Saat ditanya lebih jauh perihal reshuffle tersebut, Jokowi enggan beri penjelasan.
Bahkan jawaban yang sama pun diberikan Jokowi ketika ditanya apakah reshuffle tersebut bakal dilakukan pekan ini.
“Ditunggu saja,” ucapnya.
Untuk informasi, Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar agenda silaturahmi Ramadan yang turut dihadiri Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Minggu (2/4/2023).
Baca juga: NasDem Tak Diundang di Silaturahmi Ramadan PAN bersama Jokowi, Effendi Choirie: No Problem
Dalam agenda silaturahmi ini, PAN turut mengundang beberapa ketua umum partai politik lain.
Namun, untuk para ketua umum dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yakni Surya Paloh dari NasDem, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Partai Demokrat dan Ahmad Syaikhu dari PKS tidak turut dalam undangan tersebut.
Saat ditanyakan alasannya, Yandri tak menjawab secara gamblang.
"Alasannya (tidak diundang), alasannya mungkin teman-teman sudah tahu kali ya," kata Yandri saat ditemui awak media di Kantor DPP PAN.
Akan tetapi, Yandri memastikan kalau seluruh ketua umum partai politik yang diundang merupakan orang yang disetujui oleh Presiden Jokowi.
Padahal diketahui, dari ketiga parpol yang ada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu ada NasDem yang tergabung dalam pemerintahan.