TRIBUNNEWS.COM - Bupati Meranti, Muhammad Adil terjaring giat operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (6/4/2023) malam.

Kabar ini pun dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri.

"Benar, tadi malam (6/4/2023) tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau," ujar Ali dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Jumat (7/4/2023).

Kendati demikian Ali masih enggan untuk menjelaskan terkait duduk perkara pasca terjaringnya Muhammad Adil dalam giat OTT KPK.

"Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," tuturnya.

Baca juga: PROFIL Bupati Meranti yang Terjaring OTT KPK: Pernah Viral Gara-gara Sebut Kemenkeu Berisi Iblis

Di sisi lain, Ali menjelaskan tim penyidik KPK masih mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak untuk kelengkapan penyidikan.

"Saat ini KPK masih bekerja. Terus kami kumpulkan bahan keterangan dari berbagai pihak," katanya.

Hingga kini, belum diketahui terkait kasus dugaan korupsi apa yang menjerat Muhammad Adil.

OTT Pertama Kali Tahun 2023

Ketua KPK, Firli Bahuri mengungkapkan terjaringnya Muhammad Adil dalam giat OTT KPK baru pertama kali terjadi pada tahun 2023.

Hari ini kita berhasil tangkap tangan Bupati Meranti. Selama tiga bulan sejak Januari sampai dengan 31 Maret 2023, tidak ada tangkap tangan," ujarnya.

Firli pun menegaskan pihaknya telah bekerja profesional terkait OTT yang dilakukan.

Baca juga: BREAKING NEWS: Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil Terjaring OTT KPK

Di sisi lain, dirinya mengungkapkan tidak boleh adanya cacat hukum di akhir masa jabatannya sebagai pimpinan lembaga anti rasuah tersebut.

"Saya selalu menyampaikan bahwa saya bekerja profesional sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan," katanya dikutip dari Tribun Pekanbaru.

"Karena kami berlima selalu hati-hati, proden, dan kompak membuat keputusan. Setiap keputusan diambil secara bulat," sambung Firli.

Pejabat Pemkab dan Swasta Turut Terjaring

Ali juga mengungkapkan Muhammad Adil bukan satu-satunya pejabat yang terjaring KPK.

Namun ada puluhan pejabat Pemkab Meranti dan pihak swasta yang turut ditangkap.

"Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK dan juga ada pihak swasta," jelasnya.

Sebagai informasi KPK memiliki waktu 24 jam utnuk menentukan status hukum Muhammad Adil pasca terjaring OTT.

Dipanggil Waktu Sahur

Salah satu kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kepulauan Meranti menyebut dipanggil ke Mapolres Kepulauan Meranti pada Jumat dini hari sekira pukul 02.55 WIB.

"Semua dipanggil, katanya semuanya (Kepala OPD) tanpa terkecuali. Kita belum tahu siapa yang manggil dan pastinya untuk apa," ungkap salah seorang pejabat di Kepulauan Meranti yang tidak mau disebutkan namanya saat dikonfirmasi, Jumat (7/4/2023).

Baca juga: Geledah Kantor Bupati Kepulauan Meranti, KPK Segel Ruangan Sekda hingga Kantor Dinas PUPR

Dirinya menyebut para pejabat Pemkab dipanggil melalui pesan berantai dari pejabat lain yang lebih dahulu dipanggil.

Pernah Sebut Kemenkeu Sarang Iblis

Muhammad Adil pertama kali menjadi sorotan publik saat menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah sarang iblis saat menghadiri Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanjar Daerah se-Indonesia yang digelar di Pekanbaru pada 8 Desember 2022 lalu dikutip dari Tribun Pekanbaru.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Adil melontarkan pernyataan pegawai Kemenkeu berisi iblis dan setan di hadapan Direktur Perimbangan Kemenkeu, Lucky Alfirman.

Pernyataan itu disampaikan karena ia merasa kesal lantaran tak mendapat kejelasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang semestinya diterima Kabupaten Kepulauan Meranti.

Diketahui, Kepulauan Meranti termasuk wilayah penghasil minyak.

Seharusnya, menurut Muhammad Adil, Kepulauan Meranti mendapat DBH dengan hitungan 100 dolar AS per barel.

Namun, pada tahun 2022, Kepulauan Meranti hanya menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan 50 dolar AS per barel.

Baca juga: Kekurangan Pembayaran DBH Migas Kabupaten Meranti Dibayar Setelah Audit Kemenkeu

Karena itu, ia mendesak Kemenkeu untuk memberikan DBH Kepulauan Meranti menggunakan hitungan 100 dolar AS per barel pada tahun depan.

Kendati demikian, Muhammad Adil mengaku ia tidak bisa menyampaikan keluhannya.

Bahkan, saat rapat bersama Kemenkeu via Zoom.

Ia juga sempat pergi ke Bandung, Jawa Barat, untuk mengejar pihak Kemenkeu.

Namun, menurut Muhammad Adil, dirinya tidak bertemu pihak yang kompeten.

"Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," jelasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Dewi Agustina)(Tribun Pekanbaru/Rizky Amanda/Teddy Tarigan)