Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat mengaku merasa khawatir dengan masih dilakukannya upaya kudeta yang dilakukan kubu KSP Moeldoko untuk mengambil alih partai.

Bahkan, kekinian Kubu Moeldoko dikabarkan melayangkan langkah hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas penetapan Kemenkumham soal legalitas partai.

"Kami memang agak khawatir (atas PK dari kubu Moeldoko). Kalau dikatakan khawatir ya khawatir karena diputuskan tanpa persidangan," kata Ketua DPP Partai Demokrat Bidang BPOPKK Herman Khaeron dalam keterangannya, dikutip Jumat (7/4/2023).

Baca juga: Anak Buah AHY Sebut Anas Urbaningrum Tak Punya Niat Jahat Terhadap Demokrat: Sudah Diadu Domba

Dirinya bahkan sampai menduga bisa saja ada intervensi dalam putusan atas PK kubu Moeldoko nantinya.

"Dan bisa saja dilakukan oleh intervensi oleh mereka dan ini akan menjadi preseden buruk negara," ucap Herman.

Herman juga berkelakar bahwasanya apa yang dialami oleh Partai Demokrat saat ini, merupakan upaya pembegalan untuk merebut partai.

Sebab apa yang dilakukan kubu Moeldoko menurut dia, merupakan cara yang salah untuk mencari pembenaran.

"Keadilan itu bisa diperoleh kalau dia merasa benar. Kalau sudah salah mau cari pembenaran bukan novum namanya," kata dia.

Baca juga: Demokrat Sebut Bebasnya Anas Urbaningrum Jadi Amunisi Baru Moeldoko Cs Kudeta Partai

"Itu namanya ya apa ya namanya pembegalan namanya, jadi ya menurut saya gaada hal yang bisa dibenarkan dari cara itu," tukasnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat menduga adanya intervensi atau pengaruh dari pemerintah di balik upaya kudeta yang selalu dilancarkan oleh kubu KSP Moeldoko.

Ketua DPP Partai Demokrat Bidang BPOPKK Herman Khaeron menyebut, pihaknya menerima soal informasi adanya intervensi tersebut.

"Ya informasi yang kami terima memang ada intervensi-intervensi, ada intervensi (dari pemerintah)," kata Herman Khaeron kepada awak media dikutip Jumat (7/4/2023).

Meski demikian, Herman meyakini bahwasanya Majelis Hakim dari Mahkamah Agung dapat menjatuhkan putusan yang adil.

Adapun putusan yang dimaksud yakni perihal peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan oleh Kubu Moeldoko atas penetapan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), terkait legalitas partai.

"Tapi kami yakin yang mulia para hakim di Mahkamah Agung juga akan objektif memberi putusan," ucap Herman.

Lebih lanjut, Herman juga menegaskan, kudeta yang dilakukan oleh Kubu Moeldoko merupakan cara yang tidak beretika.

Baca juga: Pengamat: Upaya PK Moeldoko terhadap Demokrat Bakal Ganggu Internal hingga Koalisi Perubahan

Sebab kata dia, upaya hukum yang ditempuh tidak sesuai dengan syarat dan prosesnya juga tidak sesuai dengan AD/ART Partai.

"Oleh karenanya hindarilah cara-cara politik yang tidak beretika, ingin mengambil alih partai tanpa melakukan proses-proses yang benar," ucap Herman 

"Prrosesnya sudah salah, tata caranya yg dilakukan tidak sesuai tata cara, quorumnya tidak tercapai, salah, kemudian gak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ad/art, terus mau dengan cara apa lagi mengajukan novum?" tukas Herman.

Diberitakan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan jika bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan tak dikehendaki rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saudara-saudara sekalian kami menyadari ada risiko yang harus kami tanggung dalam mengusung bacapres (Anies) yang tidak dikehendaki oleh rezim penguasa," kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (3/4/2023).

Menurut AHY, bahkan tim kecil Koalisi Perubahan sejak setahun lalu sudah mengungkapkan kemungkinan risiko sekelompok penguasa meradang.

"Bahkan sejak tahun lalu, perwakilan kami di tim kecil Koalisi Perubahan pun sudah menyampaikan risiko ini bahwa bukan tidak mungkin sekelompok penguasa akan meradang," ujarnya.

Termasuk upaya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengajukan Peninjauan Kembali atau PK atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan pihaknya.

"Sebetulnya sejak tahun lalu, kita sudah mengingatkan, ini bakal ada PK tapi pasti sangat politis," ucap AHY.

AHY menegaskan jika motif dari PK tersebut adalah untuk membungkam oposisi dan membubarkan Koalisi Perubahan.

"Kini dugaan itu terbukti, tetapi kami seluruh pimpinan, pengurus, dan kader partai demokrat siap, kami siap lahir dan batin," tegasnya.

Lebih lanjut, AHY memastikan pihaknya akan tetap mempertahankan kedaulatan Partai Demokrat.