"Untuk itu kepada saudara Muhammad Adil agar minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas terima kasih," ujar Yustinus. 

Atas desakan itu, Muhammad Adil enggan meminta maaf dan justru meminta Kemenkeu yang meminta maaf.

"Ngapain ditanggapi. Biar aja. Jelas itu di video dan sudah dijawab oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, terkait asumsi DBH dalam acara kemarin," ungkapnya, Senin (12/12/2022).

"Sudah tiga kali saya ke Jakarta mau ketemu Kemenkeu itu, tapi tak pernah diberi kesempatan," ujarnya.

"Dengan begitu mestinya mereka yang harus minta maaf ke warga Meranti, bukan saya yang harus minta maaf ke dia," tegas Adil.

Perseteruan Bupati Meranti dengan Kemenkeu ini akhirnya dimediasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Mediasi berlangsung di Jakarta pada 20 Desember 2022. 

Baca juga: Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil Jadi Orang Pertama yang Ditangkap KPK Tahun 2023

Pertemun itu dihadiri Bupati Meranti Muhammad Adil, Gubernur Riau Syamsuar, pihak Kementerian Keuangan serta Kementerian ESDM.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, kisruh tersebut sudah selesai.

Masing-masing pihak sudah saling memahami. Suasana pertemuan juga cair dan adem.

"Ini tadi semuanya sudah cair kok tak ada masalah, sudah clear, jadi teman-teman juga kalau di dalam dingin dingin juga semua," kata Fatoni usai pertemuan di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

(Tribunnews.com/Daryono/Reza Deni/Ilham Rian Pratama)