TRIBUNNEWS.COM - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade menegaskan adanya pertemuan antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangsaan Indonesia Raya (KKIR) bukan untuk menjegal pencapresan dari Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.

Seperti diketahui, KIB yang beranggotakan Partai Golkar, PPP, dan PAN serta KKIR yang berisi Partai Gerindra dan PKB berkumpul dalam acara Silaturahmi Ramadhan di Kantor DPP PAN pada Minggu (2/4/2023)

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun hadir dalam acara tersebut.

"Untuk mencalonkan calonnya saja, terkesan mohon maaf sangat angkuh. Seakan-akan kita berkumpul untuk menghadapi Anies. Nggak lah."

"Kita ingin bertanding untuk bersanding. Siapapun lawannya, kita akan siap. Kita tidak ingin menghalangi mas Ganjar, mas Anies, ataupun siapapun calon presiden," ujar Andre dalam program Dua Arah yang ditayangkan di YouTube Kompas TV, Jumat (7/4/2023).

Menurutnya, wacana KIB-KKIR bergabung dan dikatikan untuk menjegal Anies adalah hal yang tidak masuk akal.

Baca juga: Koalisi Besar KIR-KIB Dinilai jadi Ancaman Demokrasi Indonesia, Bakal Muncul 2 Blok Picu Polarisasi

Andre pun mengungkapkan, berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto selalu unggul dari Anies ataupun kandidat lainnya seperti Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

"Bagaimana kami ingin kumpul-kumpul untuk menjegal Mas Anies? Di berbagai survei yang ada, mohon maaf dengan segala hormat, survei Februari Prabowo dan Mas Anies, Prabowo menang head to head. Prabowo dengan Mas Ganjar, Prabowo menang head to head."

"Lalu partai kami (Gerindra) jauh lebih tinggi elektabilitasnya daripada partai-partai yang ada di Koalisi Perubahan," ujarnya.

Pertemuan KIB-KKIR, Pengamat: Isyarat Jokowi Leburkan Dua Koalisi

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan bahwa pertemuan ketua umum masing partai yang tergabung dalam KIB dan KKIR adalah upaya Jokowi meleburkan dua koalisi tersebut.

"Mulai terlihat bahwa Jokowi mencoba menyatukan dan membangun sebuah kekuatan koalisi besar dari lima partai ini untuk menghadang kekuatan koalisi KPP yang mengusung Anies dan kekuatan PDIP yang bisa jadi mencalonkan sendiri.

"Artinya ada upaya Jokowi melakukan konsolidasi dengan partai-partai koalisi pemerintahan supaya tidak berjalan masing-masing," ujar Ujang Komarudin kepada wartawan, Senin (3/4/2023).

Baca juga: Gerindra Sebut Masih Terlalu Dini Ajukan Prabowo Subianto Jadi Capres dari Koalisi Besar KIB-KKIR

Selain itu, Ujang juga menilai peleburan itu untuk mengendorse pasangan capres dan cawapres dari dua koalisi yakni Prabowo Subianto dan Ketua Umum Golkar sekaligus Menko Perekoomian, Airlangga Hartarto.

"Keduanya merupakan sosok yang berpotensi maju pada Pilpres mendatang dari masing-masing koalisi, dan tentunya ini akan menjadi sebuah keniscayaan kekuatan baru, tinggal bagaimana kesepakatan antara dua koalisi tersebut."

"Apalagi Prabowo dan Airlangga saat ini terus menjadi perbincangan positif di berbagai media, karena bicara Pilpres bukan hanya pertarungan soal penggabungan koalisi tapi pertarungan figur dan peranan tokoh capres dan cawapresnya, menurut saya kedua ini dua figur kepemimpinan yang lengkap," tuturnya.

Jokowi Sebut KIB dan KIR Bergabung akan Cocok

Usai acara Silaturahmi Ramadhan tersebut, Jokowi mengungkapkan bahwa koalisi besar dimungkinkan akan terbentuk menjelang Pemilu 2024.

Jokowi menyebut, telah mendengar soal adanya wacana tersebut digaungkan oleh para ketua umum Partai Politik.

"Yang berbicara itu ketua-ketua partai (soal koalisi besar). Saya bagian mendengarkan saja," kata Jokowi.

Kendati saat ditanyakan mengenai penggabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Indonesia Raya (KIR) yang belakangan ini tersiar, Jokowi hanya menilai cocok.

Baca juga: Wacana Koalisi Besar KIB-KIR, PKS: Kami Hormati dan Hargai, Ekspresi Demokrasi Dijamin Konstitusi

Kata dia, seluruh perkembangan partai termasuk dengan koalisi merupakan kewenangan dari masing-masing ketua umum.

"Cocok, saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai," kata Jokowi.

"Untuk kebaikan negara untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Muhammad Zulfikar)

Artikel lain terkait Pemilu 2024