Soimah Sebut Diperlakukan seperti Maling oleh Petugas Pajak, Staf Kemenkeu: Duh, Malah Santun
Yustinus membantah cerita Soimah yang menyebut diperlukan seperti maling oleh petugas pajak. Dia mengatakan justru petugas pajak berperilkaku sopan.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Staf Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yustinus Prastowo angkat bicara terkait curhatan aktris, Soimah yang menyebut diperlakukan seperti maling oleh petugas pajak terkait penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak pada Maret 2023.
Yustinus membantah adanya perlakuan tidak menyenangkan seperti yang diungkapkan oleh Soimah tersebut.
Bahkan, dia mengatakan petugas pajak yang dimaksud justru memperlakukan Soimah dengan santun dan sabar.
Hal ini diketahui Yustinus, berdasarkan rekaman percakapan antara Soimah dengan petugas pajak yang dimaksud di aplikasi pesan, WhatsApp.
"Saya pun mendengarkan rekaman percakapan Soimah dan chat WA dengan petugas pajak."
"Duh... saya malah kagum dengan kesabaran dan kesantunan pegawai KPP Bantul ini. Meski punya kewenangan, ia tak sembarangan menggunakannya," kata Yustinus dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/4/2023).
Baca juga: Soimah Curhat soal Petugas Pajak Bawa Debt Collector ke Rumahnya, Ini Penjelasan Staf Kemenkeu
Bahkan, Yustinus menyebut petugas pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bantul itu justru menawarkan bantuan kepada Soimah jika mengalami kesulitan dalam pelaporan SPT Tahunan.
Di sisi lain, Yustinus juga mengatakan Soimah terlambat menyampaikan SPT Tahunan dan pihak KPP belum melayangkan teguran resmi.
"Ia (petugas pajak) hanya mengingatkan bahkan menawarkan bantuan jika Soimah kesulitan. Ternyata itu dianggap memperlakukan seperti maling, b******, atau koruptor."
"Hingga detik ini pun meski Soimah terlambat menyampaikan SPT, KPP tidak mengirimkan teguran resmi, melainkan persuasi," tuturnya.
Di sisi lain, Yustinus menilai curhatan Soimah itu muncul lantaran rumitnya tahapan pelaporan SPT Tahunan.
Ia mengungkapkan deretan tahapan yang perlu dipenuhi oleh wajib pajak (WP) seperti Soimah adalah konsekuensi aturan dan administrasi agar mewujudkan keadilan.
"Tapi itulah konsekuensi aturan dan administrasi agar adil. UU tak bisa membedakan orang per orang, maka dibuat standar yang dijalankan jutaan orang wajib pajak," tuturnya.
Curhatan Soimah
