Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasiolan Eko P Gultom 
 
TRIBUNNEWS.COM - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)sebagai kepanjangan tangan pemerintah, masih membutuhkan sejumlah penguatan di beberapa aspek yang menjadi tanggung jawab terhadap masyarakat.Penguatan itu menjadi sangat krusial mengingat BPOM punya peran penting dalam memberikan garansi perlindungan kepada masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang mengancam kesehatan.

Hal tersebut menjadi poin pembahasan dari dialog terbuka "Inovasi Kebijakan dalam Menghadapi Tantangan Pengawasan Obat dan Makanan" yang diselenggarakan Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) secara hybrid, Rabu (5/4/2023) pekan ini.

Pakar kebijakan publik yang juga dosen UNJANI, Dr Riant Nugroho, M Si mengatakan 'stunting' merupakan permasalahan kesehatan yang sangat erat kaitannya dengan BPOM, sebab dipengaruhi faktor asupan makanan dan obat.

Baca juga: Alasan BPOM Australia Tarik Obat Batuk Sirop Mengandung Pholcodine dari Peredaran

Kondisi 'stunting' seseorang ditentukan sejak masih berupa janin di dalam kandungan.

Asupan suplemen yang diperoleh janin saat dalam kandungan mempengaruhi tumbuh kembangnya, pun ketika sudah dilahirkan dan tumbuh, asupan makanan juga vaksin yang kemudian mengambil peran penting.

"Kalau apa yang masuk ke tubuh jelek, maka hasilnya juga jelek," ucap Riant.

Ia pun memaparkan data yang menunjukkan bahwa 54 persen tenaga kerja di Indonesia mengalami 'stunting' sejak masih anak-anak.

Selain itu, orang Indonesia meninggal lebih cepat enam tahun dibandingkan orang Cina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam karena faktor 'stunting'.

"SDM yang 'lewat' begitu saja ini tentu menjadi kerugian bagi bangsa. Bagaimana Indonesia mau mengejar pertumbuhan ekonomi dunia jika SDM-nya banyak yang mengalami 'stunting' dan meninggal di usia produktifnya," ucap Riant.

Atas dasar itu, ia menilai pentingnya dilakukan penguatan peran BPOM selaku perpanjangan tangan pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan.

Opini tersebut juga disampaikan Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Drg. Agus Suprapto, M. Kes yang didaulat sebagai salah satu penanggap.

"Penguatan bidang pengawasan obat dan makanan menjadi keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan dan supaya ini eksis, dibutuhkan legalitas yang harus didukung negara agar keberadaannya benar-benar kuat dan peranannya makin nyata dalam menjaga siklus kehidupan masyarakat yang produkif dan berkualitas," tuturnya.

Hanya, peran pengawasan ini idealnya dibagi dengan aktor lain, seperti masyarakat atau organisasi karena BPOM sebagai sebuah badan tidak bisa punya kuasa yang sangat penuh.

Baca juga: Jual Tanpa Izin Edar dari BPOM, Polres Majalengka Amankan 4.716 Sachet Jamu Obat Kuat

Sebab obat dan makanan mencakup seluruh siklus kehidupan manusia dan ada juga dinamika industri yang ikut terlibat di dalamnya.