TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum PAN Zukifli Hasan atau Zulhas menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya peran dalam rencana pembentukan koalisi besar.

Meski tidak dijelaskan secara detail, namun Zulhas menyebut para ketua umum partai politik menyatukan pikiran untuk memikirkan kemajuan negera Indonesia.

Terlebih banyak yang meramalkan Indonesia akan menjadi negara maju.

Menurutnya, untuk mencapai negara maju dibutuhkan adanya kerjasama yang nyata dari seluruh elemen, baik masyarakat maupun pemimpin negaranya.

Hal tersebut diungkapkan Zulhas saat mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (8/4/2023)

"Semua meramalkan kita ini punya segala potensi untuk menjadi negara maju, negara besar, komitmen itulah yang kita bicarakan. Apalagi sekarang sudah masuk tahun politik, tahun 2004 kita akan ada Pemilu serentak."

Baca juga: Tolak Wacana Koalisi Besar, Partai Buruh Bakal Ajak Parpol Nonparlemen Bentuk Koalisi Kecil

"Negara besar nggak mungkin diurus satu dua (orang atau kelompok partai), tapi harus besar juga yang ngurus, yang saya sebut koalisi kebangsaan itu, karena perlu kebersamaan kita untuk memajukan negeri ini, tentu semua ini dibawah orkestra komando Pak Jokowi," ujar Zulhas dikutip dari Kompas Tv.

Adapun hal yang harus dipersiapkan, kata Zulhas, adalah dengan dasar pondasi yang kokoh.

Untuk itu, pihaknya siap mengawal wacana besar ini agar terwujudkan.

"Saya siap sebetulnya untuk menjadi apa sajalah, ya ke sana kemari, untuk merajut (silaturahmi) ini sehingga bisa menjadi kenyataan ada jalan tengah yang kokoh yang kuat untuk memajukan Indonesia."

"Nah dengan Gerindra, kami punya pengalaman panjang, mudah-mudahan silaturahmi terus ini kita akan lanjutkan," harap Zulhas.

Baca juga: Wacana Pembentukan Koalisi Besar, Pengamat: Prabowo akan Menjadi Lokomotifnya karena Populer

Prabowo - Gerindra jadi Penggerak

Pasca bergulirnya wacana pembentukan koalisi besar, Prabowo Subianto disebut bisa menjadi motor penggerak dari Koalisi Besar yang merupakan gabungan Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar, PAN, PPP) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (Gerindra dan PKB).

Pasalnya, Prabowo masih paling populer di antara beberapa tokoh lain. 

Hal itu disampikan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari saat mengomentari kunjungan PAN, Perindo dan Partai Bulan Bintang di kediaman Prabowo. 

"Tokoh sentral atau lokomotif dari koalisi itu adalah Prabowo Subianto karena dia adalah capres paling populer," ujar Qodari, Sabtu (8/4/2023).

Menurut Qodari, ada dua variabel dalam menentukan pemimpin dari sebuah Koalisi Besar.

Yakni melihat elektabilitas dan representasi perolehan kursi di DPR RI saat ini.

Dari lima partai politik potensial pembentuk Koalisi Besar, lanjut Qodari, memang Partai Golkar menempati kursi terbanyak di DPR RI.

"Tetapi kalau bicara Pilpres kan kunci ada di siapa calon presidennya. Maka dari semua ketua umum dengan elektabilitas paling tinggi dan berpotensi menang adalah Prabowo Subianto," ujar Qodari.

Baca juga: Prabowo Dinilai Bisa Menjadi Magnet Pembentukan Koalisi Besar, karena Dia Capres Paling Populer

Masih Terbuka

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko pun turut menanggapi perihal wacana koalisi untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Menurutnya, pertemuan kelima Ketum parpol di kantor DPP PAN beberapa hari lalu belum menghasilkan keputusan.

"Artinya terbuka dong belum ada yang konkrit hal formatif, format apanya harus dibicarakan," jelas Budiman.

Apalagi, semua partai politik (parpol) berhak untuk mengajukan kadernya sebagai calon presiden (capres).

Termasuk PDI-Perjuangan apabila nantinya bergabung dlaam koalisi besar ini.

"Setiap partai seperti itu targetnya (ingin kadernya capres)," kata Budiman, Rabu (5/4/2023).

Seperti Partai Golkar hasil, musyawarah nasional (Munas) memutuskan mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres.

Kemudian, PKB juga memutuskan mendukung Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto.

"Masing-masing punya amanat masing-masing, punya aturan. Jadi wajar saja bahwa kalau PDIP mau jadi RI 1," kata Budiman.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Taufik Ismail/Rahmat Fajar Nugraha)