Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Wuryanto menanggapi belum disahkannya RUU Pembatasan Uang Kartal di DPR RI.

Hal tersebut karena masih menunggu perintah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul tersebut menyebut kekuasaan di Republik Indonesia memang tergantung ketua umum partai politik. Sebab, pemimpin negara ini pun diajukan oleh pimpinan partai politik.

Baca juga: Profil Bambang Pacul, Ketua Komisi III DPR RI Disorot usai Tanggapi Mahfud MD, Politisi Senior PDIP

"Kan sudah dibilangin bahwa yang namanya kekuasaan di republik ini tergantung ketua partai. Kenapa ketua umum partai Pak Pacul? pemilunya begitu. Capres-cawapres yang mengajukan siapa? Gabungan partai politik atau partai politik," ujar Bambang saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Namun begitu, kata Bambang, dirinya membantah Megawati telah memberikan instruksi soal RUU Pembatasan Uang Kartal. Sebagai kader PDIP, hal tersebut telah menjadi inisiatif dirinya menunggu keputusan Megawati.

"Sampai hari ini nggak ada. Bahwa perampasan aset dan uang kartal pun ketua umum juga tidak kasih perintah apa-apa. Tetapi kami sebagai kader partai memahami bahwa isu RUU perampasan aset itu bisa menciptakan otoriterian baru bagi seorang yang berkuasa," ungkap Bambang.

"Itulah kenapa kita harus ngomong coba itu bicara dulu kan para ketum partai. Karena itu bisa menciptakan otoritarian baru," sambungnya.

Lalu, Bambang pun menjawab pernyataan tersebut menandakan partainya tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. Akan tetapi, legislator hanya memperjuangkan aspirasi ketua umum partai.

Menurutnya, legislator PDIP seluruhnya tengah memperjuangkan aspirasi rakyat. Namun, aspirasi itu sudah diwakilkan dari para anggota DPR RI yang melaju ke Senayan.

"Bambang Pacul disini, di sini tuh DPR RI terdiri dari sembilan fraksi. Namanya bukan fraksi rakyat. Tapi fraksi PDIP. Fraksi Golkar, fraksi PKS, fraksi PAN, fraksi PKB, dan lain-lain. Tidak ada tulisan fraksi rakyat. Maksudnya saya adalah anggota DPR memperjuangkan aspirasinya rakyat PDIP. Jadi ojo dicampur-campur gitu," pungkasnya.