Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan hukuman terhadap Putri Candrawati oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang lebih berat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan hal yang biasa.

"Menimbang, bahwa yang terkait dengan putusan yang lebih berat dari tuntutan hukum penuntut umum, sebenarnya hal ini merupakan hal yang lumrah karena setiap tuntutan penuntut umum, majelis hakim dapat mengambil sikap berupa dijatuhkan hukuman yang lebih ringan, dijatuhkan hukuman yang sama, atau dijatuhkan hukuman lebih berat dari tuntutan penuntut umum, bahkan majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman berupa lepas dari tuntutan penuntut umum apabila tindak pidana yang dilakukan terbukti di persidangan," terangnya.

"Majelis hakim dapat membebaskan seorang terdakwa dari tuntutan penuntut umum apabila tindak pidana atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti di persidangan," imbuhnya.

Hakim PT DKI Jakarta juga berpendapat jika putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil bukan karena desakan publik.

"Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama tersebut disetujui oleh pengadilan tinggi bukan karena desakan publik, akan tetapi majelis hakim telah dapat menyerap pendapat publik, nilai-nilai yang hidup di Masyarakat," tegasnya.

Hakim juga menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangn tersebut di atas, maka memori banding dari pembanding penasihat hukum terdakwa harus dikesampingkan.

Sedangkan memori banding dari pembanding dari penuntut umum dapat dikabulkan.

(Tribunnews.com/Muhammad Abdillah Awang)