Politikus PDIP: Kalau Israel Hadir, Siapa yang Mau Nanggung 212 Jilid 2
Aria Bima menyatakan bahwa partainya sudah memprediksi akan disalahkan di balik gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U-20.
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDIP Aria Bima menanggapi turunnya elektabilitas partainya gegara penolakan terhadap timnas Israel berlaga dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia.
Dia pun menyinggung adanya aksi protes dari kelompok 212.
Awalnya, Aria Bima menyatakan bahwa partainya sudah memprediksi akan disalahkan di balik gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.
"Kalau turun naik, konteksnya U-20. Tapi kami bisa meyakini gagalnya U-20 itu karena suatu hal yang kalau disalahkan ke PDIP. Kita tanggung jawab, karena PDIP menolak Israel," ujar Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4/2023).
Wakil Ketua Komisi VI itu memahami bisa saja Indonesia mengusulkan adanya opsi lain untuk menerima timnas Israel. Akan tetapi, tetap saja akan ada masyarakat yang menolak seperti kelompok 212.
"Toh opsional kalau harus menggunakan lagu, tidak menggunakan atribut, kaos, kalau perlu ada co-host di Singapura. Kalau harus hadir, siapa yang mau nanggung 212 jilid 2? bahwa ada publik kecewa," jelasnya.
Aria Bima pun menyatakan ada pihak yang sedang memainkan isu penolakan Israel untuk dapat menjadi lebih populer.
Padahal, mereka lupa bahwa penolakan Israel diatur dalam Permenlu Nomor 3 tahun 2019 tentang panduan umum hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah.
Baca juga: Survei LSI Terbaru: Lebih Banyak Masyarakat yang Tidak Persoalkan Tim Israel ke Indonesia
"Ada mengkapitalisasi supaya lebih populer, jadi siapa yang politisisasi soal FIFA? orang PSSI atau PDI? Mari kita bicarakan di DPR, posisi Israel seperti apa karena Israel hadir di beberapa event kok hanya sepakbola ditolak, bagaimana Permenlu nomor 3 tahun 2019? Parlemen harus bicara dong," tukas Aria Bima.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.