Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

KPK Tangkap Wali Kota Bandung, Pengamat Soroti Evaluasi Partai Politik

Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penulis: Naufal Lanten
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in KPK Tangkap Wali Kota Bandung, Pengamat Soroti Evaluasi Partai Politik
TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Wali Kota Bandung, Yana Mulyana (kedua kanan) dengan mengenakan rompi tahanan KPK dibawa petugas menuju mobil tahanan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (16/4/2023) dini hari. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Yana Mulyana dan lima orang lainnya sebagai tersangka dugaan suap. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, Yana sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) bersama 8 orang lainnya pada Jumat (14/4/2023). Setelah melakukan pendalaman dan menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK menaikkan status perkara dugaan suap ini ke penyidikan dan menetapkan 6 orang tersangka. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 924 juta dalam pecahan Rupiah, Dollar Singapura, Ringgit Malaysia, Dollar Amerika Serikat, dan Baht Thailand, serta sepasang sepatu. TRIBUNNEWS/JEPRIMA 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menyoroti Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap Walikota Bandung Yana Mulyana.

Menurut dia kasus ini seharusnya tidak terjadi jika upaya pencegahan dikedepankan oleh KPK.

"Sangat disayangkan terjadi lagi OTT, harusnya ada proses yang dimaksimalkan KPK yakni pencegahan artinya ini yang diperlukan," kata Herry Mendrofa dikutip, Minggu (16/4/2023).

Baca juga: Proyek ISP Bandung Smart City Senilai Rp2,5 Miliar Yana Mulyana Terima Suap Rp924 Juta

Selain itu, Herry menilai OTT yang terjadi terhadap Wali Kota Bandung mestinya menjadi evaluasi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia yang tidak terlepas dengan adanya proses-proses politik di dalamnya.

"Ini kan bagian dari proses politik, kepala daerah itu hasil dari politik, tentunya tak terlepas dengan urusan politik artinya partai politik sebagai lembaga output politik bertanggungjawab moril untuk meminimalisasi terjadinya praktik korupsi," ujarnya.

Selain itu proses demokrasi tahunan di Indonesia yang menghabiskan anggaran banyak juga menjadi faktor yang juga dievaluasi.

Berita Rekomendasi

"Proses demokrasi di Indonesia jadi variabel utama yang mestinya dievaluasi segera terutama saat momentum semacam ini ada cost yang mahal dan ini jadi catatan,” ucapnya.

“Sehingga lembaga politik atau decision maker di republik ini mestinya cari solusi permanen agar tak berakibat lagi untuk sekian kalinya menjerat para pejabat," imbuh Herry.

Untuk informasi, Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi diduga melakukan tindak pidana suap pengadaan barang dan jasa.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya mengamankan sejumlah orang dalam OTT yang digelar pada Jumat (14/4/2023).

“Diduga terkait suap menyuap pengadaan barang dan jasa di wilayah Kota Bandung,” ujar Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (15/4/2023).

Ali mengatakan, KPK akan menentukan apakah Yana Mulyana dan sejumlah pihak yang diamankan menyandang status tersangka dalam 1x24 jam.

KPK segera menggali keterangan dari sejumlah pihak yang diciduk melalui OTT.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas